JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan berfokus pada peningkatan kinerja jaringan jalan nasional. Langkah ini diambil untuk mewujudkan sistem tata kelola yang lebih inklusif, transparan, responsif, dan adaptif. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Risyapudin Nursin, menyatakan bahwa upaya ini melibatkan penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Grand Design Pembangunan dan Pengembangan Arterial Transport Management System (*AtMS*). Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam sektor transportasi. Risyapudin menjelaskan bahwa tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan Sistem Informasi *AtMS* dan mendukung prinsi *Digital Collaborative Governance*. Tujuannya ialah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaringan jalan nasional. Lebih lanjut, Risyapudin mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam penerapan *AtMS*, sehingga layanan digital ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, operator, dan pelaku usaha yang terlibat dalam sektor transportasi jalan. Menurutnya, transformasi digital dari proses konvensional menuju sistem yang lebih modern sangat penting dan dapat mempercepat serta mempermudah interaksi masyarakat. Dia menekankan perlunya dukungan dalam mengoptimalkan sistem pelayanan publik, terutama dalam bidang transportasi. Pelayanan yang diberikan harus ekonomis, efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta tetap menjunjung tinggi aspek keselamatan. Penerapan digitalisasi, tambahnya, merupakan suatu keharusan yang sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Saat ini, jumlah aplikasi pemerintah yang ada mencapai 27.000, yang mencakup dari tingkat pusat sampai daerah, dan perlu dilakukan integrasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Ditjen Perhubungan Darat berupaya melakukan integrasi serta pertukaran data di bidang transportasi darat. Data ini dihasilkan dari sistem-sistem yang telah dikembangkan oleh masing-masing pemangku kepentingan melalui konsep *Digital Collaborative Governance*. Risyapudin berharap, hasil dari kegiatan ini akan membawa lahirnya Grand Design Pembangunan dan Pengembangan *AtMS* yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewenangan Kementerian Perhubungan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat menghasilkan data lalu lintas yang berfungsi dalam pengambilan kebijakan terkait rekayasa lalu lintas serta memperkuat kemitraan lintas sektor dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. ANTARA