JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tetap berkomitmen untuk mempertahankan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tahun. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara, dalam sebuah konferensi pers terkait APBN KiTa Edisi September 2024 yang diadakan di Jakarta. Suahasil mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran umumnya akan meningkat pada kuartal ketiga dan keempat. Sebagai ilustrasi, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) per 31 Agustus 2024 tercatat mencapai 43,1 persen dari total anggaran yang dialokasikan, yaitu sebesar Rp18,9 triliun dari Rp44 triliun. Dia menambahkan bahwa peningkatan realisasi anggaran ini diprediksi akan terjadi pada dua kuartal terakhir tahun ini. Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa meskipun anggaran IKN belum mencapai 50 persen dalam hal realisasi, pekerjaan fisik tetap berlangsung. "Setelah pekerjaan fisik selesai dan serah terima dilakukan, pembayaran akan dilaksanakan secara penuh. Hal ini diperkirakan akan terjadi di kuartal keempat, di mana kita akan melihat percepatan belanja, terutama yang berkaitan dengan kegiatan fisik," tuturnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa target defisit APBN tetap di angka yang telah disepakati sebelumnya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, yaitu tetap pada outlook 2,7 persen terhadap PDB. Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh adanya tekanan terhadap penerimaan negara, sementara pertumbuhan belanja tetap menunjukkan angka yang positif. Dalam APBN 2024, target defisit awal ditetapkan sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Namun, seiring dengan perkembangan yang ada, target itu telah meluas menjadi 2,7 persen. Perkiraan pendapatan negara untuk tahun ini mencapai Rp2.802,5 triliun, sementara belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.412,2 triliun. Sebagai catatan, pada tanggal 31 Agustus 2024, APBN mencatatkan defisit sebesar 0,68 persen terhadap PDB, dengan angka defisit mencapai Rp153,7 triliun. Realisasi pendapatan negara pada saat tersebut tercatat sebesar Rp1.777 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.379,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp383,8 triliun. Dari total penerimaan pajak, Rp1.196,5 triliun berasal dari pajak umum dan Rp183,2 triliun dari kepabeanan serta cukai. Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.930,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat mencapai Rp1.368,5 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp703,3 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp665,2 triliun. Di samping itu, transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi sebesar Rp562,1 triliun. Akhirnya, keseimbangan primer menunjukkan surplus yang cukup signifikan, tercatat sebesar Rp161,8 triliun. ANTARA