JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya untuk meningkatkan angka prevalensi penggunaan kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence rate*, mCPR) menjadi 63,41 persen pada tahun ini. Saat ini, angka tersebut telah mencapai 60,9 persen. Wahidin, selaku Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di BKKBN, menyampaikan hal tersebut dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan secara daring. Ia menyebutkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oleh karena itu, BKKBN masih memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan, termasuk meningkatkan angka mCPR hingga mencapai target yang telah ditetapkan. Selain peningkatan mCPR, Wahidin juga menekankan pentingnya mengurangi angka total fertilitas (Total Fertility Rate, TFR) menjadi 2,1 serta merapatkan kesenjangan TFR antar daerah. Menurutnya, upaya ke depan akan difokuskan untuk mengurangi kebutuhan yang belum terpenuhi dalam perencanaan keluarga menjadi sekitar 7,4 persen. Lebih lanjut, Wahidin menegaskan bahwa BKKBN memiliki tanggung jawab untuk menurunkan jumlah kelahiran di kalangan remaja yang berusia 15 hingga 19 tahun. Kelahiran pada rentang usia tersebut tergolong sangat berisiko. Dia berharap, pada tahun 2024, angka tersebut dapat diturunkan menjadi tidak lebih dari 18 kelahiran per 1.000. Wahidin menjelaskan bahwa untuk mencapai target-target tersebut, diperlukan kebijakan perencanaan keluarga yang menyeluruh dan berbasis pada lokalitas, termasuk dengan penetapan segmentasi target. Ia menambahkan bahwa BKKBN telah menerapkan program asimetris, di mana tidak ada satu program yang diterapkan untuk semua daerah. Beberapa daerah diprioritaskan untuk program-program tertentu. Ia juga menegaskan pentingnya meningkatkan akses terhadap layanan perencanaan keluarga yang berkualitas. Mulai tahun 2025, BKKBN berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan sambil mempertahankan kuantitas yang ada. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah memperkuat kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan serta jaringan kerja, termasuk tenaga kesehatan yang memberikan layanan perencanaan keluarga seperti bidan. ANTARA