JAKARTA –
**Borneonews - Beijing**, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengonfirmasi bahwa situasi di Laut China Selatan dan Laut China Timur umumnya dalam keadaan stabil. Ini merupakan tanggapan terhadap kekhawatiran yang diungkapkan oleh kelompok Quad (Quadrilateral Security Dialogue) mengenai kondisi keamanan di wilayah tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, menjelaskan bahwa beberapa negara di luar kawasan berusaha membentuk kelompok-kelompok kecil dan menciptakan ketegangan sekaligus berupaya mencampuri isu maritim di dekat perbatasan Tiongkok. Menurutnya, tindakan tersebut dapat merusak perdamaian dan stabilitas di tingkat regional. Pertemuan puncak para pemimpin negara-negara anggota Quad, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan Perdana Menteri India Narendra Modi, berlangsung di Delaware, AS. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan, mereka mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait perilaku memaksa dan intimidasi yang terjadi di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Sementara itu, kelompok Quad juga mengecam penggunaan kapal-kapal penjaga pantai dan tindakan angkatan laut yang berbahaya. Mereka mencatat kenaikan frekuensi manuver laut yang mendesak dan upaya yang ditujukan untuk menggagalkan eksploitatif sumber daya alam yang dilakukan oleh negara lain. Lin Jian menegaskan bahwa tidak akan ada intervensi dari kekuatan manapun yang dapat mengubah komitmen Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan teritorial dan kepentingan maritim sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok tidak akan ragu untuk mengajukan protes tegas terhadap setiap tindakan yang dinilai merugikan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Lebih lanjut, Lin Jian menyatakan bahwa kerja sama antarnegara seharusnya mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan, daripada berfokus pada pembentukan kelompok eksklusif yang berpotensi merusak kepercayaan antara negara-negara di kawasan. Tiongkok juga menyatakan keterbukaan untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain di lautan, namun menekankan bahwa kolaborasi tersebut tidak boleh ditujukan untuk menargetkan pihak lain atau mengganggu stabilitas regional. Pernyataan bersama dari kelompok Quad menegaskan pentingnya resolusi damai terhadap sengketa maritim berdasarkan prinsip hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Mereka juga menekankan bahwa Putusan Arbitrase 2016 di Laut China Selatan adalah langkah penting dalam menyelesaikan sengketa secara damai di antara berbagai pihak terkait. Para pemimpin Quad sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang keamanan maritim, termasuk kolaborasi antara pasukan penjaga pantai. Salah satu rencana yang diajukan mencakup izin bagi personel dari negara-negara mitra Quad untuk berada di kapal penjaga pantai AS yang beroperasi di kawasan Indo-Pasifik. Selain dari aspek keamanan, para pemimpin juga meneguhkan kesepakatan untuk bekerja sama dalam berbagai isu lain, seperti keamanan siber, pengembangan teknologi penting, program kesehatan global termasuk penanganan kanker, serta bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat. Pemerintah Tiongkok sebelumnya menegasikan pengakuan atas kedaulatan negara lain terkait kepulauan yang dikenal sebagai *Nanhai Zhudao* di Laut China Selatan, yang meliputi beberapa gugusan pulau. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional memberikan keputusan yang menyatakan bahwa wilayah hasil reklamasi di Laut China Selatan tidak bisa digunakan sebagai dasar klaim perairan. Meski begitu, Tiongkok menolak untuk mengakui putusan tersebut dengan alasan bahwa arbitrase tidak memiliki dasar hukum untuk menentukan batas wilayah tersebut. Kelompok Quad sendiri didirikan pada tahun 2007 oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebagai forum konsultasi informal yang melibatkan empat negara yang memiliki nilai-nilai yang sejalan mengenai kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Namun, setelah pendiriannya, kelompok ini sempat tidak aktif, terutama ketika Australia berada dalam fase kedekatan dengan Tiongkok saat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd. Aktivitas Quad kembali meningkat selama pemerintahan Presiden Joe Biden, di mana mereka mengadakan pertemuan yang melibatkan Jepang, India, dan Australia pada tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi vaksin *COVID-19*, Biden berkomitmen untuk memberikan dukungan dana kepada India agar dapat mendistribusikan vaksin ke seluruh Asia. ANTARA