JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menginformasikan bahwa layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang sempat terhenti akibat insiden serangan siber kini telah sepenuhnya pulih. “Per tanggal 25 Agustus, semua layanan publik prioritas sudah kembali normal 100 persen, dan data yang sebelumnya terpengaruh oleh *ransomware* telah berhasil dideskripsi, sehingga saat ini bisa diakses kembali,” katanya dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan saat Nezar mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin lalu. Nezar menambahkan bahwa proses evaluasi terhadap PDNS 2 sudah selesai dan kini sedang menunggu validasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan data telah mematuhi peraturan yang ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mematuhi prinsip 3-2-1, yang berarti memiliki tiga salinan data, dua media penyimpanan yang berbeda, dan satu salinan yang disimpan secara off-site. Dari total 18 rekomendasi keamanan yang diberikan, sudah 16 di antaranya diterapkan. Dua rekomendasi lainnya yang berkaitan dengan layanan kriptografi dan *hot backup* masih dalam proses implementasi. Lebih lanjut, Nezar menekankan pentingnya perbaikan dan pengelolaan PDNS yang lebih baik, termasuk penguatan arsitektur sistem, lingkungan *backup*, serta aspek keamanan dan tata kelola. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengguna PDNS juga menjadi salah satu prioritas utama mereka. Nezar juga mengakui adanya tantangan terkait ketersediaan anggaran, yang masih jauh dari kebutuhan operasional yang sebenarnya. Ia menuding bahwa untuk layanan cloud pemerintah yang melayani 53 instansi dengan lebih dari 11.000 aset virtual, Kementerian Kominfo memerlukan anggaran sebesar Rp486 miliar pada tahun 2025. “Pada tahun ini, PDNS membutuhkan anggaran sebesar Rp542 miliar, namun saat ini hanya tersedia Rp257 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa sampai Oktober 2024, kepastian anggaran untuk operasional PDNS masih belum jelas. Untuk tahun 2025, yang tersedia baru Rp27 miliar, atau sekitar 5,6 persen dari yang dibutuhkan. Kondisi ini sangat berisiko mengganggu kelancaran layanan,” tambahnya. Saat ini, Kementerian Kominfo juga sedang menyelesaikan proyek pembangunan Pusat Data Nasional 1 yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Nezar mencatat bahwa sampai dengan 15 September 2024, kemajuan pembangunan PDN 1 telah mencapai 83 persen dan ditargetkan untuk mencapai penyelesaian pada bulan Oktober 2024. “Dengan rencana untuk melakukan uji coba operasional pada bulan November hingga Desember, PDN 1 diharapkan dapat beroperasi secara penuh pada Januari 2025, dengan partisipasi BSSN dalam desain *ICT* dan keamanan siber,” jelasnya. Wakil Menteri Nezar Patria menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan anggaran untuk menjamin keberlanjutan PDNS serta pembangunan PDN ke depan. “Kami terus berupaya mencari solusi terbaik agar layanan publik dapat terus berjalan dengan lancar, serta memperkuat infrastruktur digital nasional guna mendukung transformasi digital di Indonesia,” tutupnya. ANTARA