MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou, menekankan pentingnya Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, untuk segera menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Bupati dalam sebuah rapat untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga selama ia cuti kampanye pemilihan kepala daerah. Dalam sebuah kesempatan di Manokwari, Hermus menyinggung bahwa Edi Budoyo telah dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Manokwari selama periode cutinya. Dia mengingatkan bahwa salah satu tugas utama yang diemban Edi adalah menyelesaikan APBD Perubahan dalam waktu dekat. Pada Senin, 23 September, Hermus menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat yang mengesahkan pengangkatan Edi Budoyo sebagai Plt Bupati. Menurut Bupati, APBD Perubahan tahun 2024 harus didasarkan pada prioritaskan program dan aktivitas pembangunan yang telah dibahas oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Manokwari. Hermus menegaskan bahwa dalam APBD Perubahan ini tidak akan ada kegiatan baru. Fokus utama adalah memaksimalkan kegiatan prioritas, seperti pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), operasional kantor, serta gaji bagi tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam hal ini, kegiatan yang dianggap kurang prioritas sebaiknya dipangkas untuk mengoptimalkan alokasi anggaran. Bupati memberikan klarifikasi mengenai beberapa kegiatan yang tidak dapat dibayarkan pada tahun 2023, yang kini menjadi beban tambahan di APBD tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan realisasi pembayaran tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Manokwari untuk tahun 2023. Target PAD ditetapkan sebesar Rp120 miliar, namun realisasi yang dicapai hanya Rp90 miliar, sehingga terjadi defisit sebesar Rp30 miliar. Selain tantangan tersebut, Pemkab Manokwari juga harus menanggung biaya yang signifikan terkait pendidikan untuk jenjang SMA dan SMK. Sejak tahun 2023, pengelolaan pendidikan tingkat tersebut beralih dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Barat ke tingkat kabupaten dan kota. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pengalihan tanggung jawab itu mengharuskan Pemkab Manokwari menyediakan anggaran yang cukup untuk pendidikan, termasuk gaji guru yang sebelumnya ditanggung oleh provinsi. Setiap tahunnya, pemkab harus menyediakan anggaran sekitar Rp58 miliar untuk pembiayaan pendidikan SMA dan SMK. Meskipun menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), masa transisi mengakibatkan Pemkab Manokwari harus bertanggung jawab atas pendanaan gaji para guru dengan berbagai keterbatasan anggaran. Bupati menekankan bahwa jika guru melakukan mogok, dampaknya akan dirasakan oleh para siswa. APBD Kabupaten Manokwari untuk tahun 2024 yang akan ditetapkan oleh DPRD setempat pada bulan November mendatang mencakup pendapatan sebesar Rp1,476 triliun dan belanja sebesar Rp1,434 triliun. Pendapatan terdiri dari target PAD yang ditetapkan mencapai Rp114,093 miliar, dana transfer ditargetkan Rp1,354 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah diharapkan mencapai Rp7,603 miliar. Sementara itu, komponen belanja daerah terdiri dari belanja operasi yang ditargetkan sebesar Rp1,060 triliun, belanja modal sebesar Rp161,542 miliar, belanja tidak terduga Rp2 miliar, belanja transfer Rp210,571 miliar, dan pengeluaran untuk pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp41,690 miliar. ANTARA