SURABAYA –
**Borneonews - Banyuwangi** Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi, yang terletak di Jawa Timur, memastikan bahwa sekitar 98 persen dari total 900 warga binaannya telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, atau *daftar pemilih tetap* (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Agus Wahono, menjelaskan bahwa lembaganya telah menerima daftar nama warga binaan yang sudah terdaftar dalam DPT pemilihan kepala daerah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat melalui panitia pemungutan suara (PPS). Agus mengatakan, "Daftar nama warga binaan kami yang terdaftar dalam DPT Pilkada 2024 diperoleh dari petugas PPS Penataban." Ia menjelaskan bahwa meskipun persentase warga binaan yang terdaftar cukup tinggi, jumlah tersebut tidak mencapai seratus persen. Hal ini disebabkan oleh adanya tahanan baru yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka belum dapat dimasukkan ke dalam DPT karena harus menjalani proses sinkronisasi data. Agus menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya agar para tahanan baru tersebut dapat terdaftar dalam *daftar pemilih tambahan* atau DPTB. Oleh karena itu, Lapas Kelas IIA Banyuwangi terus melakukan koordinasi dengan PPS dan KPU setempat agar seluruh warga binaan bisa menyalurkan hak pilih mereka. "Ini adalah salah satu hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan untuk memberikan suara," katanya. Di lingkungan Lapas Kelas IIA Banyuwangi, terdapat dua tempat pemungutan suara khusus yang disiapkan untuk menampung hak suara warga binaan. Jumlah tempat pemungutan suara khusus ini lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu pada bulan Februari 2024, yang memiliki empat TPS khusus. Agus menambahkan bahwa dalam pilkada mendatang, yang menjadi objek pemilihan adalah gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, sehingga diharapkan pelaksanaannya akan lebih cepat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Sementara itu, Ketua PPS Penataban, Achmad Fikru, menyatakan bahwa mereka terus melakukan upaya sinkronisasi data untuk memasukkan warga binaan yang belum terdaftar dalam DPT agar bisa dimasukkan dalam DPTB. "Kami bersama KPU terus berkoordinasi untuk memastikan warga binaan yang belum terdaftar dalam DPT agar dapat masuk dalam DPTb," ujarnya. ANTARA