PADANG –
**Borneonews - Padang**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat bersama dengan kepolisian daerah dan para calon gubernur serta wakil gubernur, berserta sejumlah instansi terkait, telah mengadakan deklarasi untuk kampanye damai dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang bermartabat. Kepala Polda Sumbar, Irjen Polisi Suharyono, mengungkapkan bahwa deklarasi ini bertujuan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung dalam suasana kondusif dan bermartabat. "Kami ingin Pilkada ini dilaksanakan dengan damai, tanpa memicu ketegangan," ujarnya. Sebagai sarana demokrasi, pilkada memiliki peran penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tengah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sambutannya, Kapolda menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 diharapkan dapat memberikan manfaat berupa penghematan anggaran negara, efisiensi waktu, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Kapolda menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024 akan menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah. Menurutnya, mengingat Indonesia merupakan negara dengan kompleksitas yang tinggi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah seringkali diwarnai oleh berbagai masalah yang tidak diinginkan. Namun, ia optimis bahwa dengan deklarasi damai ini, bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), semua pihak dapat bekerja sama untuk menghindari kecurangan, ketidakadilan, serta ambisi politik yang bertentangan dengan konstitusi. Di sisi lain, Ketua KPU Provinsi Sumbar, Surya Efitrimen, menginformasikan bahwa tahapan kampanye untuk pilkada serentak secara nasional akan dimulai pada Rabu, 25 September. Dalam periode 60 hari ke depan, KPU mengajak semua kalangan untuk melaksanakan kampanye secara bermartabat dan positif. "Saya mengimbau kepada semua pihak untuk melakukan kampanye yang bermartabat, dengan mengedepankan gagasan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," serunya. KPU juga mengingatkan agar tidak ada yang menciptakan isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat, seperti yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan, karena hal tersebut dapat menggoyahkan rasa persatuan di dalam masyarakat. ANTARA