BORNEONEWS, Kasongan - Sekitar seratusan lebih warga Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan, berbondong-bondong mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Katingan untuk menyampaikan unek-uneknya, Senin (8/8) pagi.
Mereka datang ke kantor wakil rakyat ini menggunakan tiga buah mobil pikap, dan puluhan kendaraan roda dua. Dengan diiringi tetabuhan rebana, para pendemo ini kemudian diijinkan memasuki halaman kantor dewan setempat dan melakukan orasi.
Selain membawa spanduk, warga transmigran dari berbagai wilayah di Indonesia ini juga membawa kertas karton dengan berbagai tulisan.
Misalnya, wakil rakyat seharusnya merakyat, kemudian terbitkan sertifikat lahan kami, kami gak butuh janji palsu, dan ada tulisan bahasa daerah/Dayak 10 nyelu jadi ikei melai tran kilau babute matam ketun'.
Koordinator lapangan Enjang Ricart dalam orasinya mengatakan bahwa jika mereka sudah 10 tahun menempati lokasi, namun sampai saat ini belum bisa merasakan kesejaheraan.
"Ada beberapa poin yang menjadi tuntutan kami, yaitu percepat proses sertifikasi lahan, dan percepat pembagian lahan usaha (LU) dua," teriak Ricart.
Ricart juga menuntut pembangunan jalan poros yang bebas dari banjir, kemudian minta pemerintah memperbaiki jembatan rusakk.
"Kami juga minta pemerintah agar mempercepat UPT Pulau Malan menjadi desa definitif," katanya.
Suhari transmigran asal Grobokan Jateng juga mengatakan jika di UPT Pulau Malan ini ada 450 kepala keluarga (KK).
"Jadi kami iri dengan warga UPT Hiang Bana yang baru empat tahun menempati lokasi, tapi mereka sudah mendapatkan sertifikat lahan," katanya.
Selain membawa singkong, para pendemo ini juga membawa satu sak buah melon. "Buah melon dan singkong ini untuk kami makan kalau nanti kelaparan," kata Arifin pendemo lainnya.
Setelah melakukan orasi, para pendemo ini kemudian dipersilakan memasuki ruang DPRD Katingan untuk menyampaikan unek-unek mereka.
"Setelah kami berkoordinasi dengan kawan-kawan di DPRD, saudara-saudara ku warga transmigrasi bisa masuk ke ruangan dewan untuk berdialog dengan kami dan juga pihak pemerintah," kata Ketua Komisi I DPRD Katingan, Karyadi. (ABDUL GOFUR/m)
