JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Pemerintah Provinsi Papua, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan kegiatan diseminasi peta jalan pembudayaan literasi dasar untuk periode 2025-2029. Acara ini bertujuan utama untuk meningkatkan minat baca di tengah masyarakat dan mendukung upaya dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Papua, Derek Hegemur, dalam pernyataannya di Jayapura, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan mengenai tingkat pendidikan literasi dan numerasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, Provinsi Papua masih mencatatkan angka yang cukup memprihatinkan, yaitu kurang dari 50 persen. Derek menekankan pentingnya kegiatan diseminasi peta jalan ini. Dia menjabarkan bahwa kegiatan tersebut berfungsi untuk memperkuat sinergi di antara pelaku gerakan literasi dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang ada. Hal ini merupakan langkah penting untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat di antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembudayaan literasi. Hasil dari diseminasi ini, lanjutnya, akan dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam penyusunan program-program penguatan literasi dasar. Dia mengingatkan bahwa keterlibatan semua pihak dalam mendukung peningkatan literasi di daerah masing-masing sangatlah penting. Saat ini, tingkat literasi dasar di Provinsi Papua tercatat pada angka 47,57 persen, yang tergolong rendah. Oleh sebab itu, diharapkan kolaborasi dan konsolidasi dari seluruh stakeholder dapat mempercepat pengembangan dan pembudayaan literasi di wilayah tersebut. Derek berharap agar hasil dari kegiatan diseminasi ini dapat segera dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa hal tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pelaksanaan peta jalan ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan kewajiban semua pihak yang terkait, termasuk dunia usaha. Dengan melibatkan publik dalam kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta dampak positif bagi gerakan peningkatan daya saing bangsa. ANTARA