JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa hingga tanggal 31 Agustus 2024, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai angka Rp383,8 triliun. Capaian yang signifikan ini terutama disumbangkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai kontributor utama. Penerimaan tersebut merepresentasikan sekitar 78 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2024, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada bulan Juli 2024 yang tercatat sebesar Rp338 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang akrab dipanggil Tommy, mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja BUMN serta satuan kerja dari Badan Layanan Umum merupakan faktor utama yang mendukung pencapaian ini. Ia juga menjelaskan rincian dari penerimaan yang didapat, di mana kontribusi dari sektor sumber daya alam (SDA) berupa minyak dan gas (migas) mencapai Rp73,1 triliun, sementara SDA nonmigas tercatat sebesar Rp78,4 triliun. Namun, penerimaan dari SDA migas mengalami penurunan sebesar 5,1 persen secara *year-on-year* (yoy). Penurunan ini diakibatkan oleh turunnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan rendahnya produksi minyak bumi yang disebabkan oleh keterlambatan dalam proses *onstream*. Selain itu, ada faktor lain yang turut mempengaruhi, yaitu penurunan alami produksi dari sumur-sumur migas yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Sama halnya dengan SDA migas, penerimaan dari SDA nonmigas juga menunjukkan tren negatif dengan kontraksi sebesar 19,5 persen yoy, yang disebabkan oleh kondisi harga batu bara yang moderat. Akibatnya, royalti yang diterima dari batu bara mengalami pengurangan hingga 29,2 persen. Dari segi BLU, penerimaan tercatat sebesar Rp64,2 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 18,8 persen yoy. Pertumbuhan ini terutama berasal dari pendapatan yang dihasilkan dari jasa penyediaan barang serta layanan lainnya, termasuk pelayanan rumah sakit, serta pengelolaan dana BLU. Meskipun demikian, terdapat penurunan sebesar 14,3 persen yoy pada pendapatan BLU yang berasal dari pungutan ekspor sawit. Pendapatan negara yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) mencatatkan angka sebesar Rp70,3 triliun, menandai peningkatan sebesar 7,4 persen. Tommy menjelaskan bahwa peningkatan KND ini terutama disumbangkan oleh pembayaran dividen dari bank-bank Himbara untuk tahun buku 2023. Sementara itu, total realisasi PNBP lainnya tercatat mencapai Rp97,9 triliun, yang mengalami penurunan sebesar 10,4 persen yoy. Penurunan ini dianggap sejalan dengan reduksi pada pendapatan hasil tambah, yang dipicu oleh moderasi harga batu bara dan tidak terulangnya pendapatan dari Kejaksaan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam laporan yang sama, Tommy juga menginformasikan bahwa hingga Agustus 2024, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.196,54 triliun, setara dengan 60,16 persen dari target APBN 2024. Penerimaan ini terdiri dari pajak penghasilan nonmigas sebesar Rp665,52 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang totalnya mencapai Rp470,81 triliun. Penerimaan lainnya, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak terkait lainnya, tercatat sebesar Rp15,76 triliun, serta pajak penghasilan migas sebesar Rp44,45 triliun. Tommy menambahkan bahwa penerimaan bruto dari PPN dan PPnBM menunjukkan angka positif sebagai respons terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Di sisi lain, penerimaan brutto dari PBB dan pajak lainnya juga meningkat berkat efisiensi pemindahan PBB untuk sektor migas. Ia menyampaikan bahwa masih terdapat penerimaan bruto dari kelompok pajak yang mengalami penurunan. Pajak penghasilan nonmigas terkontraksi sebesar 2,46 persen yang dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas pada tahun lalu, sehingga berdampak pada profitabilitas sektor-sektor terkait komoditas tersebut. Sedangkan pajak penghasilan dari migas mengalami penurunan seiring dengan turunnya produksi minyak bumi. ANTARA