JAKARTA –
**Borneonews - New York City**, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menekankan pentingnya pembelaan hak-hak perempuan dalam forum Sidang Umum PBB yang ke-79 yang berlangsung pada hari Senin, 23 September waktu setempat. Dalam pidatonya di acara bertema *"The Inclusion of Women in the Future of Afghanistan"*, Retno memperkenalkan dirinya dengan jelas. "Nama saya Retno Marsudi. Saya seorang perempuan, seorang ibu, seorang nenek, dan seorang Muslim. Namun, saya memiliki hak untuk bebas, setara, dan menduduki tempat ini di forum ini," ujarnya dalam pembukaan yang penuh makna. Namun, Retno mengungkapkan keprihatinannya mengenai realitas yang sangat berbeda yang dialami oleh perempuan-perempuan di Afghanistan. Dia menyoroti berbagai tantangan yang terus meningkat bagi mereka, termasuk kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan yang vital. "Hak-hak yang seharusnya mereka nikmati telah direnggut secara drastis. Mereka sekarang menghadapi ujian berat dalam pendidikan, lapangan pekerjaan, dan berbagai kebebasan sosial lainnya. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa pada tahun 2024, setidaknya 1,4 juta perempuan di Afghanistan dihalangi untuk mengakses pendidikan menengah," tegasnya. Retno juga menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk mendukung perjuangan perempuan Afghanistan. Salah satu inisiatif penting adalah penyelenggaraan Konferensi Internasional Pendidikan Perempuan Afghanistan di Bali pada bulan Desember 2022, yang mencerminkan dedikasi Indonesia dalam isu ini. Lebih lanjut, Retno menekankan perlunya mendukung proses perdamaian yang diusulkan dan dipimpin oleh rakyat Afghanistan itu sendiri. Proses ini dianggap krusial untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan stabil di wilayah tersebut. Di akhir pidatonya, Retno mengajak masyarakat internasional untuk turut serta dalam mendengungkan suara perempuan Afghanistan, mendorong visi global yang lebih inklusif. Acara panel tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh wanita penting, termasuk aktris Hollywood ternama, Meryl Streep, serta Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. ANTARA