BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Sugianto Sabran memimpin pertemuan dengan Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GAPKI) Kalteng, di Aula Eka Hapakat, Komplek kantor Gubernur Kalteng, Senin (8/8/2016).
Tampak hadir langsung Ketua GAPKI Kalteng Dwi Darmawan, serta sejumlah tokoh GAPKI Pusat yang juga turut hadir dalam rapat pembahasan ini. Hadir Edi Martono, Kepala Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI Pusat yang akan mengurusi RTRWP Kalteng dari segi GAPKIi. Hadir pula Dr Sadino, Penasehat Hukum GAPKI Pusat yang turut berbicara dalam event tersebut.
"Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama kita pada 23 Juni 2016 lalu di Shangri-La Hotel Jakarta," ungkap Gubernur Sugianto dalam pengantarnya.
Menurut Gubernur, pertemuan seperti ini memang diperlukan mengingat Kalteng sebagai provinsi terluas kedua setelah Papua di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil.
"Sebelumnya kan karena otonomi daerah ada di tangan bupati segala perizinan di daerah melalui bupati. Tapi sekarang ada di tangan gubernur terkait perizinan satu pintu. Data saya ada 3,5 juta hektar izin perkebunan di Kalteng yang sudah dikeluarkan dan 1,8 juta di antaranya sudah tertanam. Tetapi PAD kita di tahun 2015 bahkan tidak tercapai," pungkas Gubernur.
Ia mengatakan, PAD Kalteng pada 2015 hanya Rp1,5 triliun dan realisasinya hanya Rp1,1 triliun. Padahal, lanjutnya, semestinya dengan adanya pengusaha perkebunan, PAD Kalteng minimal sebesar Rp2 triliun. (TESTI PRISCILLA/m)
