JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Peneliti dari Greenpeace Indonesia, Talitha Aurellia Alfiansyah, mengangkat isu kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di Indonesia, termasuk yang berada di wilayah Jakarta. Menurutnya, langkah mitigasi yang adil sangatlah diperlukan sebagai bagian dari upaya menangani krisis iklim. Talitha menegaskan bahwa *aksi iklim yang berkeadilan* harus segera dilakukan. Hal ini disebabkan oleh dampak yang tidak proporsional dari krisis iklim, yang telah terbukti dalam berbagai penelitian sebelumnya, termasuk temuan yang dirilis pada tahun 2020. Ia mengutip studi oleh lembaga nirlaba Oxfam, yang mengungkapkan bahwa antara tahun 1990 hingga 2015, 10 persen orang terkaya di dunia bertanggung jawab atas 52 persen emisi karbon global. Di sisi lain, 50 persen penduduk termiskin hanya menyumbang 7 persen emisi karbon tersebut. Dalam konteks perkotaan, Talitha menjelaskan bahwa fenomena pemanasan global membuat area ini sangat rentan. Khususnya, daerah pesisir di utara Jakarta mengalami dampak yang signifikan. Hasil penelitian mereka mencerminkan bahwa kawasan yang paling parah menghadapi krisis iklim di Jakarta adalah yang dihuni oleh masyarakat miskin kota, atau yang kerap disebut *urban poor*. Hal ini mencolok mengingat bahwa kelompok masyarakat ini merupakan yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (GRK), yang merupakan penyebab utama krisis iklim. Dengan kata lain, masyarakat miskin secara tidak adil menanggung beban dari krisis iklim, menjadikan mereka sebagai kelompok yang paling rentan menghadapi dampak negatifnya. Talitha juga menekankan pentingnya tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir Jakarta. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menangani risiko ini, meskipun masih terdapat kelemahan dalam implementasinya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon yang Berketahanan Iklim (RPRKD), namun Talitha meyakini bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya. ANTARA