JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Akademisi dari Universitas Padjadjaran, Lies Sulistiani, menyatakan bahwa keberadaan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak, serta Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO) di Bareskrim Polri dapat mempercepat penanganan kasus. Hal ini disebabkan oleh fokus yang lebih diperuntukkan bagi masalah-masalah tersebut. Lies menjelaskan bahwa dengan hadirnya Direktorat ini, Polri menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam menangani berbagai kasus terkait perempuan dan anak. Ia menambahkan, pembentukan Direktorat ini diharapkan bisa mempercepat penyelesaian kasus yang seringkali melibatkan korban dari kalangan rentan. Dijelaskan lebih lanjut, dengan adanya Direktorat PPA dan PPO, perlindungan bagi korban juga akan meningkat. Penanganan terhadap kasus-kasus ini diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. "Penanganan yang fokus sangat diperlukan untuk kasus-kasus ini. Sebelumnya, mungkin ada anggapan bahwa hal ini tidak terlalu penting. Namun dengan adanya struktur baru ini, Polri menunjukkan komitmen yang lebih serius," tegasnya. Lies juga mengungkapkan harapannya supaya dengan pelaksanaan Direktorat baru ini, proses penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TPPA) dapat lebih efisien. Ia mengindikasikan bahwa dengan penugasan yang lebih jelas, koordinasi antar pihak terkait pun akan menjadi lebih mudah dilakukan. Lebih lanjut, Lies yang juga merupakan pengamat di bidang hukum pidana, memberikan apresiasi atas pembentukan Direktorat ini, terutama karena kondisi sosial saat ini di mana kasus-kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang semakin meningkat. "Tindakan dalam ranah PPA dan PPO memerlukan perhatian khusus. Dengan adanya Direktorat ini, kita harap masalah tersebut dapat ditangani secara lebih baik," tandasnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara resmi menetapkan Brigjen Pol Desy Andriani sebagai Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang. Penunjukan ini merupakan gambaran jelas komitmen Kapolri untuk melindungi hak-hak perempuan, anak, serta kelompok-kelompok rentan yang ada di Indonesia. Brigjen Desy sebelumnya dikenal sebagai Psikolog Kepolisian Utama Tk1 di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri. Penunjukan ini merupakan bagian dari rotasi yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2098-2101/IX/KEP./2024 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2024, mencakup 309 personel kepolisian dengan pangkat perwira menengah dan tinggi. "Ini merupakan perwujudan dari komitmen Kapolri untuk menghadirkan keadilan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lewat pembentukan Direktorat PPA dan PPO," pungkas Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. ANTARA