BORNEONEWS, Sampit - Rasionalisasi anggaran dari pusat yang merimbas pada krisis keuangan di daerah diakui tidak akan mengganggu jalannya pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pilkades serentak tetap berlangsung pada Desember 2016.
“Sesuai instruksi bapak bupati, pemilihan kepala desa tetap akan kita laksanakan akhir tahun nanti. Untuk anggarannya tetap ada,” kata Kepala Badan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Kotim, Redy Setiawan, Senin (8/8/2016).
Untuk pelaksanaan pilkades serentak tersebut, pemerintah Kotim sudah membentuk panitia mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Panitia tingkat kabupaten langsung diketuai oleh Sekretaris Daerah Putu Sudarsana.
Sedangkan untuk panitia tingkat desa semuanya sudah terbentuk. Meski waktunya terhitung masih empat bulan lagi, namun saat ini panitia tingkat desa sudah melakukan berbagai tahapan pemilihan kepala desa tersebut.
“Kaitan dengan anggarannya tidak terkena rasionalisasi. Anggaran pilkades tetap sesuai kebutuhan yakni Rp6 miliar,” ungkap Redy.
Redy mengatakan, sesuai pesan bupati, optimis pemilihan kepala desa serentak di Kotim akan terlaksana pada Desember 2016. Namun untuk tanggalnya akan disesuaikan dengan tahapan karena katanya panitia sedang menyusun tahapan-tahapan itu.
“Tahapan di lapangan sudah jalan. Karena rencananya pelantikan kepala desa terpilih hasil pilkades serentak ini direncanakan akan dirangkaikan dengan HUT Kotim,” ujarnya.
Tahun ini pemerintah daerah akan menggelar 76 Pilkades secara serentak. Rencana awal, kegiatan yang dialokasikan dana sekitar Rp6 miliar itu akan dilaksanakan Oktober 2016, namun diundur ke Desember.
Dari 17 kecamatan di Kotawaringin Timur, hanya satu kecamatan yang tidak menggelar pemilihan kepala desa, yakni Kecamatan Baamang karena satu-satunya desa di kecamatan ini yaitu Tinduk, belum waktunya menggelar pemilihan kepala desa.
Pilkades ini diperkirakan akan diikuti banyak peserta di tiap desa. Besarnya dana desa di Kotim yang berkisar Rp800 juta hingga Rp1 miliar lebih, diperkirakan akan menjadi daya tarik bagi peserta calon kepala desa. Selain itu, insentif kepala desa di kabupaten ini juga cukup tinggi. (RAFIUDIN/m)
