YOGYAKARTA –
**Borneonews - Bantul**, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang juga menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul, Adi Bayu Kristanto, menegaskan keharusan bagi bupati dan wakil bupati petahana yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya penyalahgunaan fasilitas yang bersumber dari negara. Adi menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 yang mengatur tentang cuti di luar tanggungan negara, baik bupati maupun wakil bupati yang terlibat dalam pilkada diwajibkan untuk cuti. Hal ini diungkapkan setelah ia dilantik sebagai Pjs Bupati Bantul di Kepatihan, Yogyakarta, pada hari Selasa. Dia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ini, yang melarang penggunaan fasilitas negara saat melakukan kampanye atau terlibat dalam kegiatan politik lainnya. Fasilitas yang dimaksud termasuk rumah dinas, kendaraan dinas, serta fasilitas lainnya yang berkaitan dengan jabatannya. Setelah menjabat sebagai Pjs Bupati Bantul, Adi juga menerima sejumlah arahan dari Gubernur DIY. Arahan tersebut mencakup pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk daerah. Selain itu, ia diharapkan dapat bekerja sama dengan Forkopimda serta semua pihak terkait untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di wilayah Bantul. "Salah satu tugas utama kami adalah memfasilitasi pelaksanaan pilkada di Bantul agar prosesnya dapat berlangsung dengan baik tanpa hambatan," ujarnya. Dia juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas para aparatur sipil negara (ASN) di Bantul. Mengingat tahun ini, baik bupati maupun wakil bupati di Kabupaten Bantul kembali maju dalam kontestasi Pilkada 2024, pihaknya akan meminta semua ASN untuk bersikap netral. "Kami akan berkoordinasi dengan Sekda Bantul untuk memastikan bahwa pejabat dan ASN tidak boleh memihak kepada pasangan calon manapun, mengingat ada tiga pasangan calon yang bertarung dalam pilkada," ujarnya. Selama dua bulan ke depan, yang merupakan periode tahapan kampanye pilkada, Adi menyatakan bahwa mereka akan melakukan koordinasi intensif dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk memastikan kelancaran jalannya pemerintahan. Dia juga berencana untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, serta melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Kami mengharapkan dukungan dari semua elemen masyarakat agar pemerintahan di Bantul dapat berjalan aman dan lancar," tutupnya. ANTARA