JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa wacana untuk menambah jumlah komisi di DPR saat ini sedang dalam tahap pengkajian. Hal ini diungkapkan menyusul rencana penambahan kementerian dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Puan menyebutkan bahwa penambahan komisi di DPR diperlukan untuk memperkuat hubungan dan kemitraan antara pemerintah dan lembaga legislatif. "Kami sedang merumuskan hal ini dan akan melaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," jelasnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Selasa. Saat ini, alat kelengkapan dewan di DPR terdiri dari beberapa badan dan 11 komisi. Puan menegaskan bahwa penambahan jumlah komisi akan terlaksana jika terdapat penambahan kementerian. Dia juga menyampaikan bahwa saat ini, ada perubahan aturan yang mengizinkan jumlah kementerian untuk tidak dibatasi, sebelumnya hanya dibolehkan hingga 34 kementerian, kini disesuaikan berdasarkan kebijakan presiden. Puan memastikan bahwa setiap penambahan kementerian dilakukan dengan mengikuti prosedur yang benar, agar tidak mengarah ke praktik bagi-bagi jabatan. Lebih jauh, Puan menegaskan bahwa jika rencana ini dijalankan, pembahasan mengenai penambahan komisi di DPR RI akan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2045, telah disetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara menjadi undang-undang yang sah. Salah satu ketentuan penting dalam perubahan tersebut adalah untuk mengakomodasi pembentukan kementerian sesuai dengan kebutuhan presiden, sehingga jumlahnya tidak lagi dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan sebelumnya. ANTARA