SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur baru-baru ini menerima kunjungan dari Komisi II DPR RI yang bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan reforma agraria. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya dewan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Lampri, dalam acara itu mengungkapkan bahwa dalam waktu dua bulan pasca pelantikannya, kinerja BPN Jatim menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dia menegaskan bahwa hal ini sesuai dengan instruksi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, yang menekankan pentingnya pencapaian program yang telah ditetapkan. Lampri menjelaskan bahwa Kanwil BPN Jatim telah menetapkan tujuh program dalam kerangka kerja 100 hari yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga di seluruh Jawa Timur. Dalam konteks anggaran, saat ini Kanwil BPN Jatim telah menyerap 67,41 persen dari total anggaran, yang mengungguli rata-rata nasional yang berada di angka 62,35 persen. Dalam hal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (*PTSL*), Lampri melaporkan bahwa target 100 persen ditargetkan tercapai pada tanggal 20 September 2024. Capaian ini terbilang lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, deklarasi kota atau kabupaten lengkap juga menjadi prioritas, dengan target empat kantor pertanahan yang akan mendeklarasikan status lengkap pada bulan Oktober 2024. Lampri juga menyoroti bahwa implementasi layanan elektronik serta tujuh layanan prioritas telah sepenuhnya diterapkan di seluruh kantor pertanahan di Jawa Timur. Sebanyak 332.220 sertifikat elektronik telah berhasil diterbitkan, jumlah ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penerbitan sertifikat elektronik tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, dalam upaya redistribusi tanah yang merupakan bagian dari reforma agraria, sebanyak 12.766 sertifikat elektronik redistribusi tanah telah dibagikan kepada masyarakat. Pembangunan zona integritas juga gencar dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Lampri menambahkan bahwa hampir seluruh peringkat kinerja BPN Jatim berada di posisi teratas, yang memberikan dorongan bagi unit untuk terus mendaftarkan semua bidang tanah yang ada di provinsi ini. Meskipun tujuh program 100 hari kerja Kepala Kanwil BPN Jatim belum sepenuhnya mencapai batas waktu, sebagian besar sudah terlaksana berkat semangat 'Jatim Spartan' yang selalu ditekankan dalam setiap kegiatan. Ketua rombongan dari Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini difokuskan untuk melakukan evaluasi khusus dalam bidang reforma agraria. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan apresiasi kepada Kanwil BPN Jatim yang telah berhasil menyelesaikan target *PTSL* dalam waktu yang relatif singkat. Dia menekankan bahwa pencapaian ini menunjukkan keberhasilan zona integritas dan penegakan perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh BPN, dengan harapan institusi tersebut dapat terus berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya sesuai regulasi yang ada. Junimart juga menjelaskan pentingnya semua proses hukum dilakukan sesuai prosedur, di mana setiap panggilan dari aparat penegak hukum harus melalui izin atasan yang jelas, demi menjaga integritas dan kinerja lembaga. Di akhir penyampaian, Junimart menyatakan bahwa komunikasi antara Kanwil BPN Jatim dan pusat telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya keluhan yang muncul saat DPR menyerap aspirasi di Jawa Timur, dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia. Dia pun berharap agar Kanwil BPN Jatim bisa menjadi model bagi kanwil-kanwil lain dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. ANTARA