SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, baru-baru ini melantik 13 Penjabat Sementara (Pjs) bupati dan wali kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dalam acara yang berlangsung pada hari Selasa ini, Adhy juga menyerahkan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai perpanjangan masa jabatan bagi delapan Pj Bupati. Dalam pernyataannya, Adhy mengungkapkan bahwa perpanjangan tugas bagi delapan penjabat bupati di Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah amanah dan kepercayaan yang signifikan untuk memimpin dan mengelola pemerintahan di wilayah masing-masing. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menunjuk Pj Bupati yang akan mengisi posisi bupati dan wali kota yang mengambil cuti menjelang masa kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah. Surat keputusan mengenai perpanjangan masa jabatan Pj Bupati telah diberikan kepada Tontro Pahlawanto sebagai Pj Bupati Madiun, Ugas Irwanto sebagai Pj Bupati Probolinggo, Arief Moelia Edie sebagai Pj Bupati Bangkalan, Sri Handoko Taruna sebagai Pj Bupati Nganjuk, Heru Suseno sebagai Pj Bupati Tulungagung, Indah Wahyuni sebagai Pj Bupati Lumajang, Adriyanto sebagai Pj Bupati Bojonegoro, dan Masrukin sebagai Pj Bupati Pamekasan. Selanjutnya, 13 Pjs yang dilantik meliputi Tiat Surtiati Suwardi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Ngawi. Diikuti oleh Mhd Aftabuddin Rijal Uzzaman, yang menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Situbondo. Imam Hidayat, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi, ditunjuk sebagai Pjs Bupati Jember. Joko Irianto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, kini menjabat sebagai Pjs Bupati Ponorogo, sementara R. Heru Wahono Santoso, Kepala Bakorwil Wilayah I Madiun, menjadi Pjs Bupati Kediri. Dyah Ayu Ermawati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilantik sebagai Pjs Bupati Trenggalek, diikuti Akh. Jazuli, Asisten Administrasi Umum Setda Jawa Timur sebagai Pjs Bupati Mojokerto. Kemudian, Budi Sarwoto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjadi Pjs Bupati Pacitan. Agung Subagyo, Kepala Bakorwil Wilayah II Bojonegoro, menjabat sebagai Pjs Bupati Tuban, sedangkan Muhammad Isa Anshori, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dilantik sebagai Pjs Bupati Sidoarjo. Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan, menjabat sebagai Pjs Bupati Blitar, Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Sosial Provinsi, menjadi Pjs Wali Kota Surabaya, dan Lilik Pudjiastuti, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jawa Timur, bertugas sebagai Pjs Wali Kota Pasuruan. Adhy menekankan bahwa penunjukan ke-13 Pjs bupati dan wali kota telah mengikuti ketentuan yang berlaku, di mana gubernur atau Kementerian Dalam Negeri harus memberikan usulan dan hanya pejabat tinggi pratama yang dapat diangkat. Ia mengimbau agar setiap penjabat yang dilantik tidak sekadar menjalankan tugas mereka, tetapi juga aktif memantau kelangsungan tindak lanjut dari tugas sebelumnya, sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan tetap terjaga. Meski masa jabatan Pjs terbilang singkat, dengan batas maksimal dua bulan hingga berakhirnya masa kampanye Pilkada pada 23 November 2024, Adhy berharap agar mereka bisa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas, dengan memastikan tidak ada pemanfaatan aset atau fasilitas negara untuk kepentingan politik selama kampanye. Adhy berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam tugas-tugas yang dijalankan oleh para penjabat tersebut. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan lancar demi kepentingan masyarakat dan negara. ANTARA