SEMARANG –
**Borneonews - Solo**, Inspektorat Kota Surakarta, yang terletak di Jawa Tengah, mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024. Untuk menjalankan tugas ini, pihak inspektorat telah membentuk delapan tim pengawas yang akan bertanggung jawab atas pemantauan. Kepala Inspektorat Kota Surakarta, Arif Darmawan, menginformasikan bahwa tim yang ditugaskan akan memeriksa berbagai aktivitas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemantauan akan dilakukan tidak hanya di lapangan, tetapi juga terhadap aktivitas yang mereka lakukan di *media sosial*. Proses pemantauan ini akan aktif dilaksanakan selama masa kampanye yang direncanakan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Arif menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan potensi pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN. Ia juga menegaskan bahwa semua ASN dilarang menggunakan atribut dari pasangan calon, serta tidak diperkenankan memanfaatkan fasilitas negara saat menghadiri kegiatan kampanye. Selain itu, ASN juga dilarang untuk menunjukkan dukungan melalui *likes* atau komentar, termasuk menggunakan ekspresi tertentu di *media sosial* yang mengarah kepada pasangan calon tertentu. Terkait dengan sanksi bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, Arif menyatakan bahwa hukuman akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Namun, ia juga menekankan bahwa ASN tetap berhak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pilkada. Mengenai insiden pada pemilihan umum dan pilkada sebelumnya, Arif mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan mengenai pelanggaran yang melibatkan ASN. "ASN kami sudah dewasa semua. Hingga saat ini tidak ada laporan," jelasnya. Untuk menjaga netralitas ASN, pihak inspektorat berencana melakukan pemetaan lebih lanjut dan menerbitkan surat edaran (SE) yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai netralitas ASN selama Pilkada 2024. ANTARA