JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengemukakan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengembangkan bisnis inklusif pada acara *The Seventh ASEAN Inclusive Business Forum 2024*, yang berlangsung di Vientiane, Laos. Dalam sesi panel tingkat tinggi yang bertajuk *High-Level Panel on Promoting Inclusive Business in ASEAN*, yang diadakan pada hari Senin, 23 September, Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenkop UKM, Koko Haryono, menjelaskan inisiatif yang diambil oleh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan bisnis inklusif. Salah satu program unggulan yang disebutkan adalah Rumah Produksi Bersama (RPB). Lebih lanjut, Koko juga menjelaskan pentingnya adanya kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan perusahaan-perusahaan besar. Ia menyoroti kontribusi pendanaan melalui skema *Kredit Usaha Rakyat* (KUR), serta pentingnya pelatihan dan pendampingan untuk wirausaha sosial. "Langkah-langkah ini kami lakukan untuk memastikan bahwa UMKM dapat berkontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs)," ungkapnya dalam siaran pers yang dikeluarkan kementerian di Jakarta pada hari Selasa. Koko menambahkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM berperan sebagai pusat pengembangan bisnis inklusif di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga mencakup seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan ini, Kemenkop UKM secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas internasional. Tujuannya adalah memastikan keberlangsungan program-program yang mendukung pertumbuhan UMKM. Acara *The Seventh ASEAN Inclusive Business Forum 2024* dilaksanakan untuk menggali upaya-upaya konkret dalam mempromosikan bisnis inklusif di seluruh kawasan ASEAN. Forum ini terdiri dari dua bagian penting: sesi dialog yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terbaik, serta lokakarya yang memberikan wawasan dan alat praktis bagi UMKM untuk meningkatkan dampak sosial mereka. "Kami berharap pengakuan formal terhadap wirausaha sosial dapat memperluas peluang kerja sama dan akses pendanaan dari berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan yang berfokus pada pencapaian *SDGs*," lanjut Koko. Pada forum tersebut, salah satu UMKM asal Indonesia, Java Halu, berhasil meraih penghargaan berkat keberhasilan mereka dalam menerapkan konsep bisnis inklusif. Java Halu dinilai telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi komunitas petani kopi di sekitar Gunung Halu dan Gunung Tilu, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. ANTARA