JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengemukakan inisiatif untuk mendukung keluarga-keluarga di Indonesia yang memiliki penghasilan rendah dalam memperoleh rumah yang tahan terhadap gempa bumi. Dalam sebuah siaran daring yang diadakan di Jakarta, Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menjelaskan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori negara yang sering mengalami gempa, disebabkan oleh kompleksitas geografi yang ada. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak akan konstruksi bangunan yang kuat dan tahan banting. Namun, Abdul menyatakan bahwa untuk membangun rumah yang memenuhi kriteria tahan gempa, sering kali diperlukan konsultasi dengan para ahli di bidang konstruksi. Situasi ini menimbulkan peningkatan biaya yang jauh melebihi kemampuan masyarakat di daerah suburban yang umumnya hanya bisa membangun rumah dengan anggaran tidak lebih dari Rp50 juta. "Dari sini dapat dipahami bahwa ada dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan rumah tahan gempa. Pertama, adalah faktor biaya yang harus terjangkau, dan kedua, pembangunan ini harus dapat dilakukan oleh masyarakat tanpa memerlukan bantuan langsung dari ahli konstruksi," ujarnya. Sebagai solusi praktis, BNPB menawarkan suatu metode yang sederhana kepada pihak-pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, maupun kepada masyarakat umum. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kawat anyaman galvanis, yang biasanya dipakai untuk kandang ayam, sebagai pelapis dinding rumah. Metode konstruksi ini telah diuji coba di Jepang dan terbukti efektif untuk rumah sederhana berukuran 3x6 meter. Biaya bahan baku yang diperlukan pun cukup rendah, diperkirakan berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta untuk setiap rumah. Abdul juga menyoroti relevansi metode ini bagi Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai sekitar 26,5 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021. Jika digambarkan dalam konteks keluarga, dengan asumsi rata-rata satu keluarga terdiri dari lima orang, maka sekitar lima juta keluarga berpotensi membutuhkan rumah tahan gempa. BNPB memperkirakan bahwa dengan metode ini, anggaran maksimal yang diperlukan per keluarga hanya sekitar Rp5 juta, dan biaya ini dapat dikhususkan melalui penggunaan dana desa. "Dari sekitar 50 ribu desa yang rawan gempa di Indonesia, jika setiap desa menyisihkan Rp50 juta per tahun untuk keperluan ini, kita bisa membangun rumah untuk 500 ribu keluarga dalam satu tahun. Dalam sepuluh tahun, lima juta keluarga akan mendapatkan rumah yang tahan gempa," jelasnya. BNPB menganggap langkah ini sangat penting, karena kerusakan rumah akibat gempa bumi sering kali berhubungan langsung dengan jumlah korban jiwa yang ditimbulkan. Hal ini dapat dilihat dari data BNPB dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat 37.422 rumah rusak dengan 122 korban jiwa. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 68.644 rumah rusak dan 638 korban jiwa, sementara pada tahun 2023 terdapat 4.704 rumah rusak yang mengakibatkan 6 korban jiwa. Abdul menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam pembangunan rumah tahan gempa ini, yang tidak hanya akan mengurangi jumlah korban di masa mendatang tetapi juga menghemat biaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Selama ini, pemerintah pusat melalui BNPB mengeluarkan anggaran antara Rp15 juta hingga Rp60 juta untuk masing-masing rumah yang rusak akibat bencana. ANTARA