JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pengamat hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Lies Sulistiani, menekankan pentingnya dukungan yang kuat dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan anggaran untuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO) di Polri. Hal ini bertujuan supaya direkotorat tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Lies menjelaskan bahwa penguatan SDM, baik dalam hal jumlah maupun kualitas, menjadi krusial bagi aparat kepolisian, terutama Polwan. "Direktorat baru ini harus didorong agar SDM polwan secara kuantitatif banyak dan juga kualitas bagus," ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta. Direktorat PPA dan PPO, yang termasuk dalam struktur baru di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, perlu didukung dengan anggaran serta fasilitas yang memadai. Menurut Lies, hal tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa direktorat ini dapat beroperasi sesuai harapan dan mampu menangani kasus-kasus terkait Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (TPPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan efektif. "Sebagai entitas baru di Bareskrim, tentu perlu dukungan yang optimal untuk SDM, anggaran, dan sarana prasarana," imbuhnya. Dengan adanya dukungan yang mencukupi, diharapkan seluruh proses penanganan kasus dapat berlangsung lebih cepat dan efisien tanpa terganggu oleh birokrasi yang rumit. Pengamat tersebut juga menyoroti bahwa jumlah tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk kasus TPPO, terus meningkat. Seringkali, banyak kasus yang masih belum dilaporkan. "Dengan adanya direktorat khusus yang menangani isu ini, penanganan kasus akan lebih cepat dan fokus," katanya. Pada kesempatan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah resmi menunjuk Brigjen Pol. Desy Andriani sebagai Direktur PPA dan PPO. Penunjukan ini menjadi langkah nyata Kapolri dalam melindungi hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan di Indonesia. Brigjen Pol. Desy, yang sebelumya menjabat sebagai Psikolog Kepolisian Utama Tingkat 1 SSDM Polri, mendapatkan posisi ini sebagai bagian dari mutasi yang dinyatakan dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/2098-2101/IX/KEP./2024, yang ditandatangani pada 20 September 2024. Keputusan tersebut melibatkan 309 personel polisi berpangkat perwira menengah dan tinggi. Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, menyatakan, "Ini adalah wujud komitmen Kapolri dalam memberikan keadilan kepada perempuan, anak, serta kelompok rentan melalui pembentukan Direktorat PPA dan PPO." ANTARA