BORNEONEWS, Kotim - Jangan membedakan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan rumah sakit dan puskesmas di Kotawaringin Timur dinilai kurang maksimal. Pasalnya, banyak petugas kesehatan yang masih membedakan pelayanan kepada pasien dari keluarga miskin dengan pelayanan menggunakan jaminan pribadi.
“Kami banyak mendengar laporan pelayanan untuk pasien miskin kaku, dan terdapat perbedaan signifikan dengan jaminan pribadi,” kata anggota Komisi III DPRD Kotim, Rudianur, di Sampit, Senin (8/8/2016).
Belum lagi jika melihat kondisi di ruangan, pasien kelas tiga dibiarkan terbuka tanpa sekat, dan minim perhatian dari perawat yang sedang bertugas.
“Kami menyayangkan kalau seperti itu. Karena pada dasarnya, semua masyarakat, terlepas menggunakan jaminan pribadi, syarat keterangan miskin, ataupun BPJS, berhak mendapatkan pelayanan yang sama,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Menurutnya, pembedaan pelayanan ini telah mencederai semangat pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, politisi yang karib disapa Rudi itu, meminta dinas kesehatan setempat aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja di seluruh puskesmas dan rumah sakit daerah.
“Jika ada petugas yang bertindak sewenang-wenang dalam berkomunikasi maupun dalam memberi pelayanan kepada pasien maupun keluarga pasien, dinkes harus memberikan teguran hingga sanksi tegas,” ujar dia.
Rudi juga menyoroti birokrasi pelayanan kesehatan yang dinilainya terlalu berbelit. Dia meminta agar lebih disederhanakann, khususnya untuk warga miskin yang telah mendapatkan kartu BPJS kesehatan.
“Karena tidak jarang warga miskin yang telah menerima haknya mendapatkan kartu BPJS, namun ketika mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit mereka seringkali mengalami kesulitan akibat birokrasi atau prosedur berbelit-belit,” kata dia.
Masalah rumitnya birokrasi sering menjadi kendala, sehingga membuat pelayanan kesehatan yang telah diprogramkan pemerintah dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan. (M. RIFQI/N).
