PADANG –
**Borneonews - Padang**, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, baru-baru ini melakukan pengukuhan terhadap sembilan Penjabat sementara (Pjs) untuk posisi bupati dan wali kota di wilayah kabupaten serta kota. Dalam momen yang berlangsung di Padang tersebut, tugas gubernur juga secara resmi diserahkan kepada Wakil Gubernur Audy Joinaldy. Audy Joinaldy telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat hingga 25 November 2024 sesuai instruksi dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam sambutannya, Mahyeldi menekankan bahwa Pjs berperan sebagai penghubung dalam menjaga keberlangsungan kepemimpinan di daerah-daerah selama proses demokrasi berlangsung. Ia mengingatkan kepada seluruh Pjs yang dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, para Pjs juga diharapkan untuk meningkatkan semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing daerah agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sembilan Pjs yang dilantik itu meliputi beberapa nama sebagai berikut: Adib Alfikri, yang merupakan Kepala Dinas PMPTSP Sumbar, ditunjuk sebagai Pjs Bupati Solok Selatan; Maifrizon, Kepala Dispora Sumbar, menjabat sebagai Pjs Bupati Sijunjung; dan Arry Yuswandi yang menjabat sebagai Asisten II Setdaprov Sumbar, mendapatkan tugas sebagai Pjs Bupati Tanah Datar. Selain itu, Ahmad Zakri yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar dilantik sebagai Pjs Bupati Lima Puluh Kota. Erasukma Munaf, Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, juga dilantik sebagai Pjs Bupati Pesisir Selatan. Endrizal, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menjadi Pjs Bupati Agam; sedangkan Edi Dharma Syafni, Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar, menjabat sebagai Pjs Bupati Pasaman. Akbar Ali, dari Kemendagri, ditunjuk sebagai Pjs Bupati Solok, dan Hani Syopiar Rustam yang menjabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, menjadi Pjs Wali Kota Bukittinggi. Mahyeldi mengungkapkan, seluruh tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan serta pelayanan masyarakat kini ditumpukan pada para Pjs. Ia percaya bahwa para pejabat pilihan ini mampu membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para pemangku kepentingan lainnya di wilayah masing-masing. Selanjutnya, ia juga menekankan pentingnya netralitas ASN selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. ASN, menurut Mahyeldi, merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga keberpihakan dalam politik praktis harus dihindari. Untuk itu, Pjs diharapkan untuk berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten serta kota untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik. Acara pengukuhan itu dihadiri oleh sejumlah bupati dan wali kota, anggota Forkopimda Sumbar, Sekretaris Daerah Sumbar Hansastri, serta jajaran asisten, staf ahli, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Selain itu, turut hadir para pejabat dari sembilan kabupaten dan kota yang akan dipimpin oleh Pjs. ANTARA