BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) menggelar workshop mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui akuntansi berbasis akrual, di Aula Bappeda setempat, Senin (8/8/2016)
Kegiatan ini bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), yang diikuti pengelola keuangan SKPD lingkup Pemkab Barito Utara. Dan dibuka Sekda Barito Utara H Jainal Abidin yang dihadiri Ketua IAI wilayah Kalteng Dr Fitria Husnatarina SE, Msi, Ak. CA, selama tiga hari.
“Penyampaian pelaporan keuangan sendiri mempunyai tujuan prediktif dan prospektif, sehingga penyampaiannya harus informatif bagi pengguna laporan. Laporan keuangan SKPD yang merupakan akhir dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, seharusnya biar menjadi tolak ukur dari penilaian kinerja kepala SKPD,” kata Bupati Barito Utara H Nadalsyah yang disampaikan Sekretaris daerah H Jainal Abidin, saat membuka workshop tersebut.
Dengan meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka Opini WTP yang sudah diraih pada tahun anggaran 2014 dan 2015 terhadap laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
Diharapkan pada masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Barito Utara menjadi parameter pengelolaan keuangan yang baik di Kalimantan Tengah. Dengan diberlakukannya SAP berbasis akrual, kapasitas dan kemampuan SDM harus ditingkatkan.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual memberikan informasi keuangan yang lebih baik, tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP berbasis kas menuju akrual.
“Untuk itu, kita harus mempersiapkan strategi yang baik dan terukur sehingga kita dapat mengimplementasikan SAP berbasis akrual dengan baik,” katanya.
Penerapan SAP basis akrual memang menyajikan tantangan yang cukup besar baik dari segi kesiapan peraturan teknis pelaksanaan, struktur dan infrastruktur organisasi pemerintahan, budaya, sistem dan prosedur, hingga kesiapan dari sumberdaya manusianya.
Semua elemen tersebut perlu dilakukan perubahan atau pembaharuan sehingga basis akrual dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Saya ingatkan, bahwa kita harus bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pokok penyusunan laporan keuangan ini, agar pada saat implementasi PP 71 tahun 2010 kita telah siap dan mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ujarnya.
Kepada peserta Bimtek agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dari awal hingga berakhirnya nanti dengan sungguh-sungguh dan pada saatnya nanti informasi dan pengetahuan dari woshkhop ini dapat diimplementasikan guna meningkatkan sumberdaya manusia keuangan di Kabupaten Barito Utara.
Sedangkan, kepada narasumber atau widyaswara kami mengucapkan terima kasih atas bantuan serta kerjasamanya semoga ilmu yang diberikan kepada para peserta worskhop dapat berguna demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tercinta khususnya bagi kami Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (AGUS SIDIK/m)
