JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkenalkan inisiatif untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah meningkatkan ketahanan rumah mereka terhadap gempa bumi. Dalam pernyataannya, Abdul Muhari, selaku Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap gempa bumi akibat kompleksitas geografi negara ini. Oleh karena itu, pembangunan konstruksi yang tangguh sangat diperlukan. Namun demikian, untuk membangun rumah yang tahan gempa, dibutuhkan dana yang cukup besar, yang sering kali tidak mampu dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran. Mereka umumnya mengeluarkan dana tidak lebih dari Rp50 juta (setara dengan USD3.000) untuk membangun sebuah rumah. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Muhari menekankan pentingnya menyusun model rumah tahan gempa yang terjangkau dan dapat diimplementasikan oleh masyarakat secara mandiri tanpa kehadiran ahli konstruksi. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh BNPB adalah penggunaan kawat galvanis tambahan untuk melapisi dinding rumah. Metode konstruksi ini telah diuji di Jepang dan terbukti efektif, terutama untuk rumah-rumah sederhana berukuran 3x6 meter. Diperkirakan, biaya bahan baku yang terjangkau berdasarkan standar harga domestik hanya berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta (sekitar USD95 hingga USD127) per unit rumah. Menurut Muhari, pendekatan ini cukup realistis untuk diterapkan di Indonesia, di mana jumlah penduduk berpenghasilan rendah dan sangat miskin mencapai 26,5 juta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Lebih lanjut, metode ini juga dapat dibiayai menggunakan dana desa, menawarkan solusi layak bagi masyarakat. BNPB memandang penting solusi ini mengingat banyaknya rumah yang rusak serta angka korban jiwa yang tinggi akibat gempa bumi dalam tiga tahun terakhir. BNPB mencatat pada tahun 2021, terdapat 37.422 rumah yang rusak dan 122 jiwa melayang akibat gempa. Angka tersebut meningkat menjadi 68.644 rumah dan 638 korban jiwa pada tahun 2022. Sementara itu, hingga tahun 2023, sekitar 4.704 rumah mengalami kerusakan dengan 6 kasus kematian. Muhari menegaskan bahwa langkah-langkah pencegahan semacam ini dapat mengurangi jumlah korban serta menekan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikeluarkan oleh BNPB setelah terjadi bencana, yang selama ini berkisar antara Rp15 juta hingga Rp60 juta (USD1.000-3.800) untuk masing-masing rumah. ANTARA