BOGOR –
**Borneonews - Kebumen**, Pengurus Bidang Kesehatan dan Layanan Sosial Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Sajjana Prajna Weka Digunawan, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2018, PMI telah berkomitmen untuk memfokuskan upayanya dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk melakukan tindakan pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman penyakit, khususnya yang terkait dengan pandemi. Weka menjelaskan bahwa PMI mendapatkan dukungan teknis dari Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (*IFRC*) serta pendanaan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (*USAID*). Hal ini memungkinkan PMI untuk menerapkan program di empat kabupaten serta kota yang terletak di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Informasi ini disampaikan Weka saat berlangsungnya temu wicara yang merupakan bagian dari Latihan Gabungan (Latgab) Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat) PMI Tingkat Nasional III 2024 di Kebumen, Jawa Tengah. Acara temu wicara tersebut memiliki tema "Membangun Ketangguhan Masyarakat Dalam Pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi". Program ini diperluas pada tahun 2022, di mana PMI melibatkan dua provinsi tambahan, yaitu Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat, melalui program *Community Pandemic and Epidemic Program* (*CP3*), yang dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap epidemi dan pandemi. Wadah temu wicara ini ditujukan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran, terutama dalam meningkatkan kapasitas relawan PMI. Fokus utama adalah pada pentingnya kesiapsiagaan, deteksi dini, serta aksi cepat, di samping melibatkan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat dalam upaya pengendalian KLB atau pandemi yang terjadi selama implementasi program CP3. Pengalaman PMI dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah mengajarkan banyak pelajaran, termasuk betapa pentingnya ketangguhan masyarakat saat menghadapi situasi darurat kesehatan. Dampak pandemi tersebut terasa luas, mencakup sektor kesehatan, ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Dengan kondisi Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan risiko bencana yang tinggi, diperlukan usaha yang lebih untuk memperkuat sistem dan strategi penanggulangan bencana yang terintegrasi, termasuk untuk menangani KLB dan pandemi. Erin Nicholson, Wakil Direktur *USAID* Indonesia, juga menyampaikan kebanggaannya dapat berkolaborasi dengan PMI dan *IFRC* untuk memperkuat kapasitas serta partisipasi masyarakat dalam upaya ketahanan kesehatan di Indonesia. Ia menekankan bahwa kerja keras relawan PMI mencerminkan potensi dan efektivitas sistem surveilans berbasis masyarakat dalam menyelamatkan nyawa serta melindungi komunitas. Dalam pertemuan tersebut, juga disampaikan materi terkait kebijakan dan strategi *IFRC* dalam pengendalian KLB dan pandemi oleh Maya Schaerer, *CP3 Programme Manager* dari *IFRC* Jenewa. Sementara itu, Nancy Dian Anggraeni, dari Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), memberikan pemaparan materi mengenai kebijakan nasional terkait surveilans berbasis masyarakat dalam kesiapsiagaan KLB di Indonesia. Materi lainnya mencakup peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merespons bencana kesehatan, yang disampaikan oleh Dewan Pengarah BNPB, Fuadi Darwis. ANTARA