JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencapai kesepakatan mengenai 122 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Kabupaten/Kota yang akan dilanjutkan pembahasannya pada periode mendatang. Kesepakatan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menyatakan bahwa semua RUU tersebut akan di-*carry over* ke masa yang akan datang. "Ya, 122-nya di *carry over* di masa berikutnya," terang Tito usai rapat. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai 122 RUU tentang Kabupaten dan Kota perlu ditunda untuk dilanjutkan oleh anggota dewan yang baru. Doli menambahkan, "Sayang waktu kita memang terbatas, masih ada sisa 122 kabupaten lagi. Mudah-mudahan di periode pemerintahan berikutnya, terutama untuk teman-teman Komisi II yang melanjutkan bisa menyelesaikan ini." Sebelumnya, pada rapat yang sama, Komisi II DPR RI telah menyetujui 79 RUU terkait kabupaten dan kota untuk dibawa ke tingkat pembahasan selanjutnya, yaitu Rapat Paripurna. Dari 79 kabupaten dan kota yang akan memiliki undang-undang baru, terdapat sepuluh provinsi yang terlibat, antara lain Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Doli juga meminta persetujuan dari seluruh anggota terkait kelanjutan RUU tersebut, "Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita menyetujui 79 RUU Kabupaten/Kota ini di tingkat pertama, dan kemudian kita usulkan untuk disahkan disetujui pada tingkat dua, setuju bapak, ibu sekalian?" Pertanyaan tersebut dijawab setuju oleh seluruh anggota Komisi II DPR RI. ANTARA