SAMARINDA –
**Borneonews - Balikpapan**, Kepolisian Daerah (Polda) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur secara bersama-sama mengajak semua pasangan calon kepala daerah dan wakilnya untuk berkomitmen mewujudkan pemilihan umum yang damai dan kondusif di wilayah Benua Etam. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk memastikan kualitas serta keamanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang terselenggara. Kepala Polda Kaltim, Irjen Pol Nanang Avianto, dalam kesempatan yang diadakan di Kota Balikpapan, menegaskan pentingnya deklarasi damai yang melibatkan seluruh pasangan calon. "Kami melaksanakan deklarasi damai ini untuk melibatkan semua paslon peserta pemilihan di Kaltim," ungkapnya. Kegiatan tersebut berlangsung di Sport and Convention Center (BSCC) Dome di Balikpapan, dihadiri oleh pasangan calon gubernur, wakil gubernur, serta sejumlah paslon wali kota dan bupati dari berbagai daerah. Pembacaan deklarasi tersebut dipimpin oleh Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan dihadiri oleh semua pasangan calon dan perwakilan tim sukses mereka. Kapolda menekankan bahwa pemilihan kepala daerah adalah momen krusial yang perlu diawasi dengan cermat dari awal hingga akhir untuk memastikan kelancaran, keamanan, serta keberhasilan acara tersebut. "Proses pemilihan ini termasuk tahapan yang dimulai dari 26 Agustus 2024 hingga hari pemungutan suara dan penghitungan suara," jelasnya. Dalam penjelasannya, ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat 162 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga ketenteraman dan keberlangsungan pemilihan di Kaltim harus diperkuat melalui imbauan dan ajakan yang kontinu. Kapolda berharap bahwa pilkada di Kaltim dapat berlangsung secara efisien dan aman, serta memberikan pengalaman politik bagi masyarakat untuk partisipasi aktif dalam menjaga iklim yang kondusif serta menggunakan hak suara mereka dengan baik. Untuk pengamanan pilkada di Kaltim, diadakan Operasi Mantap Praja (OMP) Mahakam 2024. Operasi ini melibatkan 5.947 personel kepolisian, 13.162 personel Perlindungan Masyarakat (Limas), dan 2.289 prajurit TNI. Seluruh personel dan TNI akan ditempatkan di lokasi pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara serta selama proses distribusi logistik pemilu, untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan lancar, seperti yang diungkapkan oleh Nanang Avianto. ANTARA