BORNEONEWS, Palangka Raya – Kinerja penanggulangan bencana sedang menjadi perhatian bahkan menjadi sorotan bagi anggota dewan. Mereka tidak ingin momok bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun lalu, terulang kembali tahun ini dan tahun mendatang.
Seperti disampaikan Jumatni, Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya. Ia meminta komitmen Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) yang sudah dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya setahun lalu, agar tidak banyak alasan. Menurut dia, kinerja penanganan yang ditunjukkan, harus beda dengan tahun lalu ketika belum dibentuk BPBPK.
“Kinerja BPBPK itu harus beda dengan saat belum dibentuk badan tersebut tahun lalu. Kalau tahun lalu kan tidak ada badan tersendiri yang mengelola. Nah kalau sekarang kan sudah ada tersendiri, ya harus tampil beda,” sindir politisi PAN ini seraya menyemangati BPBPK.
Apalagi, lanjut dia, selain mendapat pasokan anggaran di APBD Kota, pasokan peralatan yang bertambah, serta kemampuan bisa mengakses bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dengan adanya badan tersendiri tersebut, harus dimanfaatkan betul oleh instansi yang dipimpin Anwar Sanusi Umarnur Gayo tersebut agar tidak kecolongan lagi dalam antisipasi Karhutla.
Anggota Komisi B lainnya, Alfian Batnakanti juga menuntut agar pemkot mengupayakan dengan segala kemampuannya termasuk kordinasi dengan TNI dan Polri untuk mencegah Karhutla. Pengalaman tahun lalu, harus menjadi pembelajaran yang menyakitkan supaya tidak terulang.
“Semaksmimal mungkin dicegah, jangan sampai ada kebakaran yang membuat asap tebal dan merugikan semua sendi kehidupan seperti tahun lalu. Antisipasi harus terencana, penindakan juga harus tegas, persiapan armada juga harus fight, ini untuk meminimalisir dengan maksimal,” pintanya. (ROZIKIN/m)
