MATARAM –
**Borneonews - Lombok Tengah**, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz, menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa pelayanan publik di daerah tersebut tetap berjalan meskipun bupati dan wakil bupati saat ini sedang menjalani cuti kampanye selama dua bulan. Dalam rapat koordinasi bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ia memastikan semua layanan dasar kepada masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, akan terus beroperasi. Abdul Aziz menjelaskan bahwa posisi Pjs yang diembannya memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan jabatan dalam pemerintahan. Ia dan timnya akan melakukan koordinasi dengan seluruh kepala OPD serta Forkompinda untuk menjaga kelancaran fungsi pemerintahan. "Pelayanan publik di Lombok Tengah harus tetap berlangsung tanpa hambatan. Ini adalah tanggung jawab kami," ungkapnya. Sejalan dengan itu, ia berharap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Lombok Tengah bisa berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk mencapai hal ini, ia meminta masyarakat untuk turut serta menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah. Selain itu, Abdul Aziz menekankan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar senantiasa menjaga kode etik dan netralitas selama proses Pilkada berlangsung. Peran serta ASN sangat krusial dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilihan. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, telah melantik lima Pjs bupati dan wali kota di wilayah tersebut. Pelantikan ini bertujuan untuk menggantikan sementara kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada serentak 2024. Lima pejabat yang dilantik berasal dari eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, termasuk Abdul Aziz, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB. Selain Abdul Aziz, ada Julmansyah yang menjabat sebagai Pjs Bupati Sumbawa Barat, Najamuddin sebagai Pjs Bupati Sumbawa, Baiq Nelly Yuniarti sebagai Pjs Bupati Dompu, dan Tri Budiprayitno sebagai Pjs Wali Kota Mataram. Gubernur NTB berharap agar kelima Pjs ini menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun masa jabatan mereka hanya berlangsung selama dua bulan kurang dari dua hari. Hassanudin juga meminta Pjs untuk fokus pada netralitas ASN selama tahapan Pilkada 2024. "Menjaga netralitas ASN adalah hal yang sangat penting. Pjs harus menjalankan tugas ini dengan sungguh-sungguh untuk menjaga integritas pemilihan," tegasnya. ANTARA