JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Peneliti di *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS), Sarah Firdausi, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berfokus pada pencapaian ketahanan pangan atau *food security*. Ini menjadi krusial dengan kondisi harga pangan yang masih tinggi dan tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Sarah menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, tetapi juga harus mendukung upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. "Infrastruktur yang baik seharusnya memberikan nilai tambah bagi distribusi pangan, sehingga akses dan ketersediaan pangan di masyarakat dapat meningkat," jelasnya. Masalah yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia semakin kompleks, terutama di tengah tantangan perubahan iklim. Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan tingginya biaya distribusi. Biaya logistik pangan ini pada akhirnya akan berdampak pada konsumen, membuat harga pangan semakin mahal. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, biaya logistik di Indonesia termasuk tinggi, mencapai 24 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Sebagai perbandingan, Malaysia hanya berkisar 13 persen, sementara Singapura bahkan lebih rendah, yaitu sekitar 8 persen dari PDB. Kenaikan harga bahan bakar minyak baru-baru ini juga telah menambah kesulitan dalam distribusi pangan. Daerah-daerah yang jauh dari pusat produksi pangan harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih tinggi, sehingga semakin memberatkan konsumen, ditambah lagi dengan kenaikan harga pupuk yang berkontribusi pada sulitnya ketersediaan pangan. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memperbaiki stabilitas harga serta ketersediaan komoditas pangan di seluruh Indonesia. Sarah menekankan bahwa infrastruktur harus berorientasi pada penciptaan jalur distribusi bahan pangan yang lebih efisien. Adanya infrastruktur yang tepat akan memudahkan distribusi komoditas, baik lokal maupun impor, secara merata ke berbagai daerah. Hal ini pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk mendukung integrasi Indonesia dalam perdagangan internasional. Dengan berpartisipasi aktif dalam ekspor dan siap untuk mengimpor bahan-bahan, baik pangan maupun bahan baku lainnya, efisiensi dan keterjangkauan harga dapat terwujud. Dengan demikian, Indonesia akan semakin kompetitif dalam dunia perdagangan. Mekanisme harga barang dan komoditas akan diatur sesuai dengan normatif internasional, sehingga terjadi penurunan kemungkinan monopoli terhadap barang-barang tertentu. "Dengan kemudahan akses untuk barang dan komoditas yang masuk dan keluar dari Indonesia, harga akan lebih terjangkau, yang pada akhirnya memungkinkan masyarakat memperoleh kebutuhan mereka dengan kualitas baik dan harga yang sesuai," ungkap Sarah. Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada ketahanan pangan juga berpotensi membuka peluang investasi, karena calon investor sering kali mempertimbangkan kesiapan infrastruktur sebelum menanamkan modal mereka. CIPS mendesak pemerintah untuk fokus pada penciptaan jalur distribusi komoditas, baik pangan lokal maupun impor, melalui pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. ANTARA