JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Polda Metro Jaya telah melaksanakan rapat kerja teknis (rakernis) yang berfokus pada fungsi reserse kriminal (reskrim) sebagai upaya untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Rapat ini diadakan untuk mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan pemilu. Dalam acara pembukaannya, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat serta seluruh elemen terkait. Menurutnya, sinergi tersebut merupakan kunci untuk menciptakan suasana yang kondusif di setiap tahapan Pilkada, termasuk dalam hal mobilisasi, pengawasan, pengamanan, serta penanganan potensi konflik yang mungkin muncul. Djati menjelaskan bahwa Polda Metro Jaya mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan cara ini, mereka berharap dapat mengantisipasi serta merespons setiap dinamika yang terjadi, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung dalam suasana yang aman dan tertib. "Kesiapan yang matang dan menyeluruh diperlukan dari setiap personel, mulai dari langkah preemptif hingga preventif, guna mengurangi risiko konflik di masyarakat," ujarnya. Saat ini, Polda Metro Jaya juga menggelar Operasi Kepolisian dengan nama *Ops Mantap Praja Jaya* Tahun 2024. Operasi ini berlangsung selama 140 hari, dimulai dari 14 Agustus hingga 31 Desember 2024. Dalam konteks pengamanan Pilkada, Djati menekankan bahwa tanggung jawab fungsi reskrim sangat penting dalam menjaga integritas proses demokrasi, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. "Peran utama fungsi Reskrim adalah untuk menindak dan menyelidiki segala bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi terkait dengan tindak pidana Pemilu. Dalam menjalankan tugas ini, kami tidak hanya memfokuskan pada penindakan, tetapi juga mengambil langkah-langkah pencegahan melalui pengawasan yang ketat selama masa kampanye hingga hari pencoblosan," tambahnya. Djati berharap agar rakernis ini menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota dengan memperhatikan seluruh materi yang disampaikan oleh para narasumber. Ia mendorong para peserta untuk menjadikan acara ini sebagai sarana interaksi dan pertukaran pendapat, demi mencapai hasil yang maksimal. "Saya ingin kita semua menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang siap menghadapi tantangan di masa depan dengan percaya diri," ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. "Kerjasama ini sangat krusial untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan regulasi hukum yang ada," imbuhnya. Djati menekankan netralitas sebagai syarat mutlak yang harus dijunjung oleh setiap personel reskrim selama tahapan Pilkada. "Netralitas adalah hal yang tidak dapat ditawar dan merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri," tutupnya. ANTARA