JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi, yang merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, akan menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan yang akan datang. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum yang berlangsung di Jakarta. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Riyatno optimis bahwa dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden, hilirisasi akan terus menjadi fokus utama bagi pemerintah. Riyatno juga menyoroti pentingnya komitmen pemerintah mendatang dalam mendorong hilirisasi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa inisiatif ini telah memberikan manfaat signifikan terhadap perekonomian nasional. Contohnya, pengolahan nikel dapat menghasilkan nilai tambah yang luar biasa. Nikel yang diolah menjadi nikel sulfat dapat meningkatkan nilainya hingga 11,4 kali lipat. Jika kemudian dijual sebagai prekursor, nilai tambahnya meningkat menjadi 19,4 kali lipat, dan terkerek sampai 67,7 kali lipat saat dijual dalam bentuk sel baterai untuk kendaraan listrik (*electric vehicle*/EV). Dengan tujuan menjaga ekosistem hilirisasi yang berkelanjutan, Kementerian Investasi telah menerapkan berbagai langkah, termasuk penerbitan regulasi yang mendukung, insentif perpajakan, serta mendorong kebijakan sektor keuangan. Di samping itu, aturan yang melarang ekspor bahan mentah dari nikel, bauksit, tembaga, dan timah juga telah diimplementasikan. Riyatno menjelaskan lebih lanjut bahwa insentif perpajakan, seperti *tax holiday* dan *tax allowance*, menjadi salah satu langkah yang ditangani Kementerian Investasi/BKPM. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan regulasi terkait industri perbankan untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan pesan terkait pentingnya kelanjutan hilirisasi industri serta proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada Prabowo Subianto, yang akan menjabat sebagai Presiden RI pada periode 2024-2029. Presiden Jokowi menekankan bahwa kesinambungan dalam program-program yang berorientasi pada rakyat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, sangatlah vital untuk kemajuan bangsa. ANTARA