JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat kini melaksanakan serangkaian patroli untuk menjaga dan mengawal hak pilih masyarakat di delapan kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang pemilihan umum. Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Jakarta Barat, Abdul Roup, menjelaskan bahwa patroli ini dilaksanakan secara serentak di semua kecamatan sebelum penetapan DPT. Hal ini melibatkan seluruh Panitia Pengawas Pemilu (PPS) kecamatan yang melakukan *crosscheck* atau pemeriksaan ulang terhadap data pemilih yang telah ada. Roup menambahkan bahwa pihaknya bersama jajaran di kecamatan dan kelurahan akan mendatangi area-area di mana pemilih berpotensi belum terdaftar di dalam DPT. "Kami mengunjungi lokasi-lokasi ramai yang mungkin memiliki jumlah pemilih yang belum terdata," ujarnya. Salah satu fokus dari patroli ini adalah menelusuri data pemilih yang telah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. "Jika ada yang sudah meninggal tetapi masih tercantum, kami akan mendata ulang untuk direkomendasikan kepada KPU nanti," terang Roup. Selain itu, penelusuran ini juga mencakup anggota TNI dan Polri yang memiliki surat keterangan aktif. Roup menjelaskan, "Kami ingin memastikan mereka dihapus dari DPT, karena anggota aktif tidak berhak memberikan suara. Sementara itu, yang sudah pensiun harus segera melaporkan agar data mereka dapat diperbarui." Saat ini, Bawaslu Jakarta Barat masih dalam proses pendataan jumlah pemilih yang perlu diperbaiki setelah patroli tersebut. Roup mengonfirmasi, "Kami masih terus mendata." Sebelumnya, Bawaslu Jakarta Barat juga telah merekomendasikan perbaikan terhadap 21 nama dan identitas yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Roup menyampaikan bahwa, "Hingga kini kami telah mengajukan rekomendasi perbaikan kepada KPU untuk sekitar 21 nama." Dari 21 nama tersebut, sebagian besar adalah warga yang telah meninggal dunia setelah proses pencocokan dan penelitian data, serta beberapa yang telah pindah domisili keluar dari DKI Jakarta. "Ada yang meninggal dan masih terdaftar, serta yang sudah pindah, itulah yang perlu diperbaiki," tutup Roup. ANTARA