JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menegaskan pentingnya penerapan subsidi untuk layanan transportasi publik sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan angkutan umum, termasuk angkutan berbasis listrik. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa skema subsidi untuk angkutan umum, termasuk layanan lintas daerah, saat ini telah diterapkan secara proporsional di Provinsi DKI Jakarta. Dalam sebuah pernyataan, Djoko juga mengindikasikan bahwa model subsidi dan pengelolaan layanan transportasi umum ini dapat diaplikasikan di daerah lainnya di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berfungsi mendukung pengelolaan layanan transportasi publik. Pembentukan badan ini juga bertujuan untuk menciptakan sumber pendanaan yang lebih terjamin. Menurutnya, sumber pendanaan untuk operasional transportasi publik tidak seharusnya hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Upaya lain untuk mencari sumber pendanaan bagi pengoperasian angkutan umum sangat diperlukan, tidak melulu dari APBN atau APBD," imbuhnya. Djoko menambahkan bahwa ada banyak alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mendanai operasional layanan transportasi publik. Antara lain, sumber dana dapat berasal dari biaya ongkos penumpang, iklan, pajak kendaraan bermotor, dan retribusi parkir. Ia juga mengungkapkan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) serta perusahaan swasta bisa berperan serta dalam pendanaan penyediaan layanan transportasi publik. BUMN dapat memanfaatkan alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, sementara perusahaan swasta bisa mengalokasikan dana tanggung jawab sosialnya untuk mendukung penyelenggaraan angkutan umum. Lebih lanjut, Djoko menilai bahwa alokasi dana untuk angkutan pelajar yang bersumber dari Dana Pendidikan serta Dana Alokasi Khusus Angkutan Darat dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan layanan transportasi publik. "Reformasi angkutan umum tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, tetapi juga memerlukan partisipasi dari lembaga lainnya. Alokasi anggaran dalam bentuk dana alokasi khusus sangat krusial," tuturnya. Optimalisasi penggunaan angkutan umum diharapkan dapat menekan pengeluaran transportasi, mengurangi kemacetan, dan menurunkan tingkat polusi udara. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik untuk mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan angkutan umum. Dalam konteks ini, perusahaan serta instansi pemerintah diharapkan dapat menetapkan kebijakan yang mendorong pegawainya untuk menggunakan layanan transportasi publik. "Mungkin tidak setiap hari, tapi pengaturan secara bergiliran di hari kerja bisa dilakukan," katanya. Terakhir, Djoko mencatat bahwa tarif khusus sebaiknya diterapkan bagi kelompok tertentu seperti lansia, pelajar, mahasiswa, penyandang disabilitas, dan veteran yang menggunakan layanan transportasi umum. ANTARA