MANOKWARI –
**Borneonews - Sorong**, BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini diambil untuk memastikan strategi pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) dapat diterapkan secara efektif di wilayah tersebut. Jhoni Way, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, mengungkapkan bahwa jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan, merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan program ini. Menurut informasi yang disampaikan, Provinsi Papua Barat Daya telah mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan Program JKN. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya cakupan peserta JKN, mencapai lebih dari 98% dari total populasi di provinsi tersebut, mencakup seluruh kabupaten dan kota yang ada. Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program JKN secara menyeluruh. Atas hasil kerja sama yang baik ini, Provinsi Papua Barat Daya telah berhak menerima penghargaan UHC, yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara seremonial pada bulan Agustus 2024. Jhoni Way menegaskan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan program strategis nasional, seperti JKN, demi kesejahteraan masyarakat. Dia juga menekankan perlunya sinergi dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan JKN, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dan pengelolaan anggaran JKN juga harus sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Diharapkan seluruh pemimpin daerah di tingkat kabupaten dan kota terus bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menciptakan transformasi dalam mutu layanan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya oleh Orang Asli Papua (OAP). Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, melaporkan bahwa hingga 1 September 2024, jumlah peserta JKN di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 660.090 jiwa, yang merupakan lebih dari 98% dari jumlah penduduk. Sejak Desember 2023, Penjabat Gubernur setempat juga telah menandatangani perjanjian kerja sama UHC non-cut off, yang memberikan kemudahan bagi penduduk yang berobat namun belum terdaftar untuk langsung diaktifkan kepesertaannya. Menurut Mangisi, dukungan dari pemerintah daerah sangat terlihat, sehingga masalah dalam kepesertaan dapat segera diselesaikan sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar di masyarakat. Sebagian besar peserta JKN di provinsi tersebut berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), yang mencapai 57,16%. Lebih lanjut, disebutkan bahwa ada 8,73% peserta yang tidak aktif, penyebabnya dapat bervariasi mulai dari penghapusan oleh badan usaha hingga belum terbayarkannya premi iuran. Saat ini, Provinsi Papua Barat Daya memiliki 120 FKTP dan 11 rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mangisi berharap agar kerjasama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan terus ditingkatkan, demi memastikan seluruh penduduk menerima layanan kesehatan yang baik tanpa adanya diskriminasi serta dengan biaya yang terjangkau. Sebelumnya, pada 24 September 2024, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah mengadakan forum komunikasi untuk membahas implementasi strategi UHC serta kemitraan dalam pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan. ANTARA