JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki wewenang untuk menentukan harga nikel, batu bara, dan timah secara mandiri di masa mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Green Initiative Conference 2024 yang berlangsung di Jakarta. Bahlil menjelaskan bahwa sebagai salah satu produsen utama dari komoditas-komoditas tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional. "Saya pastikan bahwa harga timah, batu bara, dan nikel ke depan harus ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia," ucap Bahlil. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya posisi Indonesia sebagai pemimpin ekonomi di tingkat regional, khususnya di Asia Tenggara (ASEAN). Bahlil berpesan bahwa Indonesia perlu bergerak dari posisi sebagai pengikut menjadi lokomotif dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu strategi yang telah diterapkan adalah menghentikan ekspor bijih nikel. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan value added nikel di dalam negeri. Keputusan tersebut sudah memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Seiring dengan penghentian ekspor bijih nikel, negara ini berhasil membangun fasilitas smelter, yang berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor nikel secara signifikan. Bahlil menambahkan, "Kita harus menjadi lokomotif di ASEAN, bukan hanya pengikut. Dengan menyetop ekspor *nickel ore*, Indonesia dapat mengembangkan nikel sebagai komoditas mineral strategis." Ia mencatat bahwa pada tahun 2017-2018, nilai ekspor nikel Indonesia hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS. Namun, dalam periode 2023-2024, nilai ekspor tersebut diperkirakan akan mencapai setidaknya 40 miliar dolar AS. Jika nilai ekspor nikel mencapai angka tersebut, Indonesia akan menghasilkan pemasukan sekitar Rp600 triliun, berdasarkan asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS. Hal ini juga akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir utama di sektor hilirisasi nikel di dunia. Bahlil melanjutkan, "Ketika kita membangun smelter, nilai ekspor kita dari tahun 2017-2018 hanya 3,3 miliar dolar AS. Kini, pada 2023-2024, saya optimis minimal akan mencapai 40 miliar dolar AS, dan saat ini sudah berada di angka 34 miliar dolar AS.” Keberhasilan tersebut tidak hanya berdampak pada posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga membantu memperkuat reputasi negara di mata China, Eropa, dan Amerika Serikat. Dalam waktu kurang dari lima tahun, Indonesia berhasil mengubah posisi strategisnya di pasar nikel global. Ia juga menekankan bahwa hilirisasi industri adalah aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi merupakan salah satu langkah dalam rencana besar untuk meningkatkan perekonomian nasional. Di samping itu, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bahan baku dan energi baru tersedia, serta biaya logistik telah menjadi lebih kompetitif. Namun, ia tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi, termasuk dalam bidang teknologi yang masih dikuasai oleh pihak asing. Teknologi yang dibutuhkan untuk industri hilirisasi cenderung mahal, dan pasar masih didominasi oleh entitas luar. Oleh sebab itu, Bahlil menegaskan pentingnya kendali Indonesia atas penentuan harga komoditas strategis seperti nikel, batu bara, dan timah, agar tidak terus dikendalikan oleh negara lain. "Contohnya, harga batu bara di Australia lebih tinggi dibandingkan dengan harga di Indonesia, padahal kita adalah eksportir batu bara terbesar di dunia. Ini menunjukkan adanya aspek yang perlu diperbaiki," ujarnya. Dengan mengambil alih kontrol harga komoditas, Bahlil yakin Indonesia akan lebih mampu mencapai target ekonomi yang diinginkan, baik oleh pemerintah maupun rakyatnya. "Saya tidak ingin negara ini diatur oleh pihak lain. Yang benar-benar mengetahui tujuan negara ini adalah kita, pemerintah dan rakyat Indonesia," pungkasnya. ANTARA