JAKARTA –
**Borneonews - Ramallah**, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, mengungkapkan bahwa perwakilan dari kelompok Fatah dan Hamas akan segera mengadakan pertemuan di Kairo, ibu kota Mesir. Pertemuan ini dianggap penting dalam upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat di Jalur Gaza. Dalam wawancaranya dengan saluran *Al Jazeera Mubasher* pada Selasa, 24 September, Mustafa menjelaskan bahwa diskusi yang akan berlangsung juga berpotensi untuk melibatkan kelompok-kelompok Palestina lainnya. Ini mencerminkan upaya inklusif untuk menyatukan berbagai suara dan kepentingan dalam merepresentasikan rakyat Palestina. Mustafa juga menegaskan bahwa setelah perang yang terjadi di Gaza, pengelolaan wilayah tersebut akan berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Ia menggarisbawahi pentingnya bahwa Gaza tetap bagian integral dari wilayah Palestina. Dalam konteks ini, Otoritas Palestina, bersama lembaga-lembaga dan pegawainya, memiliki peran signifikan, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa satu-satunya otoritas yang sah di Palestina adalah negara Palestina serta Organisasi Pembebasan Palestina (*PLO*). Lebih lanjut, Mustafa menambahkan bahwa Otoritas Palestina akan menjalankan pemerintahan di Jalur Gaza dengan pendekatan yang inklusif, melibatkan semua entitas tanpa ada pengecualian. Pentingnya persatuan di kalangan rakyat Palestina juga ditekankan oleh Mustafa, yang menuturkan bahwa koordinasi adalah kunci dalam upaya rekonstruksi Gaza dan mewujudkan cita-cita kenegaraan Palestina di masa depan. Dalam konteks internasional, ia juga menyerukan kepada para aktor global, terutama Amerika Serikat, untuk mendukung hak-hak Palestina. Mustafa berharap Washington dapat mewujudkan solusi dua negara yang selama ini hanya menjadi wacana menjadi realitas yang dapat mengendalikan Israel. Pertemuan di Kairo ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang berlangsung selama dua hari di Beijing serta perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani oleh 14 kelompok Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, pada bulan Juli lalu. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri perpecahan internal dan mempromosikan persatuan di kalangan rakyat Palestina. ANTARA