JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menekankan urgensi inovasi di tingkat daerah sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting, terutama pada periode kritis 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu bagi anak usia 0 hingga 2 tahun. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Nopian Andusti menjelaskan bahwa untuk menangani masalah stunting, diperlukan berbagai inovasi yang berfokus pada intervensi di tingkat pemerintahan lokal, khususnya di desa dan kelurahan. Dalam keterangannya pada sebuah webinar mengenai praktik baik desa/kelurahan bebas stunting yang diselenggarakan pada 24 September, Nopian menekankan bahwa desa dan kelurahan memiliki peran krusial dalam menyelamatkan 1.000 hari pertama kehidupan. Ia menegaskan bahwa stunting disebabkan oleh berbagai faktor multidimensi, sehingga intervensi yang tepat selama 1.000 hari pertama sangat menentukan dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Nopian menjelaskan bahwa intervensi yang diperlukan mencakup praktik pengasuhan yang baik, penyediaan layanan kesehatan yang memadai termasuk pemeriksaan bagi ibu hamil dan pengawasan pascapersalinan, serta adanya akses ke makanan bergizi, air bersih, dan sanitasi yang layak. Dalam laporan percepatan penurunan stunting tahun 2023, dia mencatat bahwa 95,09 persen desa atau kelurahan telah melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB). Selanjutnya, Eppy Lugiarti, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program ini sebagai prioritas nasional. Dia menjelaskan bahwa ada tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu desa dapat dikategorikan sebagai desa bebas stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan. Kriteria tersebut meliputi penurunan stunting yang signifikan, adanya anggaran yang sudah tercantum dalam perencanaan program desa, serta adanya inovasi yang sesuai dengan permasalahan terkait stunting. Kemendes PDTT, lanjut Eppy, telah melaksanakan bimbingan teknis terpadu kepada kader pemberdayaan masyarakat desa, kader posyandu, tim pendamping keluarga, serta tim percepatan penurunan stunting di desa. Selain itu, mereka juga memberikan penghargaan bagi desa yang berkinerja baik dalam upaya konvergensi percepatan penurunan stunting. Salah satu inovasi yang berhasil dilakukan adalah oleh Desa Lewoeleng di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mencatat angka stunting menurun drastis dari 60 persen pada tahun 2022 menjadi 5,1 persen pada pemeriksaan di tahun 2024. Program mereka, yang bernama *Gempur Stunting*, mengadopsi pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan kolaboratif. Inovasi yang diterapkan mencakup penyediaan sumber air minum untuk setiap keluarga, dan sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, setiap keluarga diwajibkan untuk memiliki media cuci tangan. Selain itu, mereka juga melaksanakan kegiatan bersih-bersih setiap Jumat, dengan menyediakan tempat sampah di setiap lorong dan jalan desa. Kepala Desa Lewoeleng, Markus Corsini Raring, mengungkapkan bahwa 100 persen keluarganya telah memiliki jamban sehat yang memenuhi standar kebersihan. Inovasi lain yang dilakukan juga mendukung kesetaraan gender, dengan ketua RT dan tim siaga bencana yang terdiri dari perempuan, sementara para ayah ikut terlibat dalam kegiatan posyandu dan BKB setiap tiga bulan. ANTARA