MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Tingkat kemiskinan ekstrem di Papua Barat pada tahun 2023 menunjukkan indikator yang positif, dengan penurunan sebesar 2,97 persen poin. Angka tersebut kini tercatat sebesar 6,46 persen, berbanding dengan angka tahun sebelumnya yang mencapai 9,43 persen. Hal ini disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Papua Barat, Melkias Werinussa. Dalam penjelasannya yang disampaikan di Manokwari, Melkias mengungkapkan adanya tiga strategi utama yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di daerah tersebut. Pertama, pemerintah berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program bantuan, seperti pemberian sembako, bantuan sosial secara langsung dalam bentuk tunai, serta penyelenggaraan kegiatan pangan murah. Selain itu, pemerintah juga membiayai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang tergolong miskin dan memberikan penanganan khusus kepada kelompok rentan. Strategi kedua yang diimplementasikan adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah melaksanakan program bantuan yang mencakup penyediaan sarana produksi pertanian, alat tangkap ikan, serta perahu motor bagi para nelayan. Selain itu, pengembangan kampung wisata dan usaha ekonomi kreatif juga menjadi fokus dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal. Selanjutnya, strategi ketiga adalah meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui program pembangunan yang mencakup sistem penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, pembangunan rumah yang layak huni untuk masyarakat miskin, serta penyediaan genset dan solar sel untuk penerangan di desa-desa. Melkias menambahkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan ekstrem telah terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2021, di mana pada waktu itu tingkat kemiskinan ekstrem tercatat 10,28 persen. Dengan demikian, pemerintah menetapkan target untuk melanjutkan penurunan di tahun 2024. Selain ketiga strategi tersebut, Melkias menekankan pentingnya tiga instrumen kebijakan untuk mewujudkan konvergensi dalam program penanganan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Papua Barat. Instrumen tersebut meliputi penetapan wilayah prioritas, penyusunan data untuk penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), dan penyediaan pedoman umum untuk mempercepat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Dia berharap dengan adanya instrumen tersebut, intervensi dalam penanganan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan secara lebih konsisten dan maksimal. Meskipun begitu, Melkias juga mengakui bahwa proporsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan untuk program peningkatan pendapatan masyarakat masih relatif kecil jika dibandingkan dengan dua strategi lainnya. Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang berada di desil 1 menjadi prioritas dengan menerima lebih dari satu program bantuan. Optimalisasi program padat karya, dana kampung, serta insentif fiskal menjadi langkah-langkah yang perlu diperkuat. Pemerintah juga diharapkan dapat mengembangkan skema graduasi bagi penerima bantuan sosial agar mereka dapat menjadi lebih produktif dan mandiri. Pelaksanaan strategi dan intervensi ini tentunya memerlukan pengendalian serta evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas dan efisiensinya. Menurut Melkias, keberhasilan dalam penanganan masalah kemiskinan ekstrem di seluruh Papua Barat sangat bergantung pada kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Kebijakan, penyelarasan, serta pelaksanaan program di setiap wilayah perlu melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) agar dapat berjalan dengan efektif. Melkias menambahkan bahwa kewenangan TKPK telah diperluas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020. Harapannya, dengan diselenggarakannya rapat koordinasi yang membahas pengentasan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2024 dan dihadiri oleh pemangku kepentingan dari tujuh kabupaten, dapat memberikan dampak positif terhadap pencapaian program. Ditambahkannya, ketersediaan data yang akurat dan terupdate sangat dibutuhkan agar intervensi program dapat lebih tepat sasaran, sehingga target penurunan angka kemiskinan ekstrem dapat dicapai secara optimal. ANTARA