**Borneonews - Jakarta**, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan pentingnya tindakan kolektif dari komunitas internasional untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja kemanusiaan di wilayah konflik. Seruan ini menjadi semakin mendesak menyusul meningkatnya jumlah korban jiwa di kalangan pekerja kemanusiaan yang terjadi di berbagai daerah di dunia, termasuk di Jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Marsudi dalam sidang Umum PBB yang ke-79 di New York. Dalam penyampaian tersebut, ia menyoroti bahwa tahun 2024 mungkin akan menjadi lebih gelap, terutama ketika melihat kenyataan pahit di Gaza, di mana pekerja kemanusiaan kehilangan nyawa akibat serangan udara, serta serangan terhadap konvoi vaksin polio. Dia menjelaskan bahwa selama tahun 2023, lebih dari 280 pekerja kemanusiaan menjadi korban berbagai konflik bersenjata, dan lebih dari separuh dari jumlah tersebut terjadi di Gaza. Marsudi juga menekankan betapa pentingnya untuk taat pada hukum kemanusiaan internasional, memastikan bahwa tindakan pelanggaran tidak dibiarkan tanpa hukuman, dan melindungi para aktor kemanusiaan sebagai pihak netral di zona perang. Lebih jauh, ia menyerukan penguatan sistem kerja PBB serta peningkatan kerjasama kemanusiaan internasional dalam menghadapi tantangan perlindungan bagi para pekerja kemanusiaan di daerah konflik. Dalam rangka tersebut, Indonesia mendukung pembentukan Kelompok Menteri untuk Perlindungan Personel Kemanusiaan yang diprakarsai oleh Australia selama Pekan Tingkat Tinggi Sidang Umum PBB yang ke-79. Kelompok ini akan berfungsi sebagai forum bersama untuk mendorong penegakan hukum kemanusiaan internasional dan perlindungan bagi para aktor kemanusiaan di daerah konflik. Marsudi menandatangani pernyataan bersama yang meresmikan kelompok kerja tersebut dan menegaskan komitmen bersama untuk menegakkan hukum kemanusiaan internasional serta berupaya melakukan langkah-langkah nyata untuk melindungi para pekerja kemanusiaan di wilayah konflik. Selain Indonesia, pernyataan bersama ini juga didukung oleh menteri luar negeri dari delapan negara lainnya, yaitu Australia, Yordania, Swiss, Sierra Leone, Inggris, Jepang, Brasil, dan Kolombia. ANTARA