MAKASSAR –
**Borneonews - Mamuju**, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, memberikan penekanan kepada seluruh penjabat bupati di wilayah tersebut tentang pentingnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. Permintaan ini disampaikan Bahtiar usai melakukan pelantikan tiga pejabat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadi penjabat bupati di tiga kabupaten. Dalam acara pelantikan yang berlangsung di Mamuju, Bahtiar menyatakan bahwa pengangkatan penjabat bupati bertujuan untuk menjamin kelancaran dan netralitas dalam proses Pilkada Serentak 2024. Tiga pejabat baru yang dilantik tersebut adalah Abdul Wahab Hasan Sulur sebagai Penjabat Bupati Mamuju, Maddereski Salatin sebagai Penjabat Bupati Pasangkayu, dan Habibi Azis sebagai Penjabat Bupati Majene. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3814 tahun 2024 mengenai penunjukan penjabat bupati di Provinsi Sulawesi Barat. Bahtiar menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan tugas bagi para penjabat bupati yang baru dilantik, terutama dalam mengawasi jalannya Pilkada Serentak. Lebih lanjut, Bahtiar menegaskan bahwa peran penjabat bupati adalah sangat vital dalam menjaga stabilitas daerah, utamanya menjelang pelaksanaan Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Dia juga menekankan kebutuhan untuk menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi dan pusat demi terciptanya pemerintahan yang solid dan stabil. Gubernur mengharapkan bahwa para penjabat bupati dapat menjalankan tuganya dengan penuh tanggung jawab, demi kepentingan hukum dan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahtiar juga menyampaikan pentingnya integritas dan komitmen dalam bekerja di bawah naungan merah putih. Lebih jauh, Bahtiar menekankan bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri harus dipandang sebagai amanah yang wajib dijalankan secara optimal demi kepentingan bangsa dan negara. Ia menegaskan bahwa Pilkada Serentak tidak hanya sekadar proses politik, tetapi juga merupakan peluang untuk memperkokoh komitmen terhadap pembangunan daerah, sekaligus memperkuat stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Habibi Azis, Penjabat Bupati Majene, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan padanya. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak yang jujur, adil, serta menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Habibi menekankan bahwa semua pihak harus berperan adil dalam proses Pilkada Serentak dan tidak boleh ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, mengingat sanksi tegas telah disiapkan bagi mereka yang melanggar aturan yang berlaku. ANTARA