JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pasangan calon, tim kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah, kepolisian, media, serta warga negara untuk berupaya menciptakan suasana kampanye yang damai, informatif, dan menghormati hak asasi manusia dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Dalam sebuah pernyataan, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan bahwa jika Indonesia dapat melaksanakan Pilkada Serentak 2024 secara jujur, adil, demokratis, dan damai, maka ada harapan agar nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dapat terus menjadi dasar bagi pemerintahan di masa mendatang. Komnas HAM mengimbau kepada semua pasangan calon, tim kampanye, partai politik yang mendukung, serta kelompok sukarelawan agar memilih pendekatan kampanye yang berbasis dialog. Mereka juga diharapkan untuk menyampaikan visi, misi, program, dan rekam jejak secara jelas kepada masyarakat luas. Lebih lanjut, Pramono menekankan pentingnya menghindari metode kampanye yang mengedepankan kekerasan, penyebaran berita bohong (*hoaks*), ujaran kebencian, serta isu-isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan. Komnas HAM juga meminta kepada KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, untuk memperluas penyebaran informasi mengenai kepemiluan secara masif. Informasi tersebut perlu ditujukan khususnya kepada kelompok marginal dan rentan, dengan menggunakan materi yang kreatif, beragam, dan inklusif. Selain itu, Komnas HAM mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk para penjabat kepala daerah, aparat keamanan, serta intelijen agar tetap menjaga netralitas dalam proses pemilihan. Mereka diharapkan tidak menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon selama tahapan kampanye, serta tidak terlibat dalam upaya menguntungkan pasangan calon tertentu. Khusus untuk aparat penegak hukum, Komnas HAM meminta agar penegakan hukum selama proses pemilihan dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Penting untuk menghormati serta melindungi hak-hak masyarakat atas kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi. Tak ketinggalan, Komnas HAM menyerukan kepada media agar menjalankan fungsi penyampaian berita yang seimbang, informatif, dan mendidik. Media juga diingatkan untuk menjauhi pemberitaan provokatif dan sensasional yang dapat memecah belah masyarakat. Pramono menutup pernyataannya dengan mengajak semua pemilih untuk bersikap kritis dalam mempertimbangkan visi, misi, program, dan rekam jejak pasangan calon. Selain itu, mereka juga diminta untuk menghormati pilihan politik sesama warga, menjauhi provokasi dan kekerasan, serta menolak praktik politik uang. ANTARA