**Borneonews - Jakarta**, Kebijakan *downstreaming*, atau pengolahan bahan baku menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, dipastikan akan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan yang akan datang. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Investasi dalam acara Investortrust Future Forum yang berlangsung baru-baru ini. Riyatno, selaku Wakil Menteri untuk Pengembangan Iklim Investasi, menjelaskan bahwa program ini sudah dipersiapkan sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia menambahkan, "Insya Allah, *downstream* (industri) akan menjadi salah satu prioritas di bawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto." Komitmen pemerintah yang akan datang untuk mendorong *downstreaming* ini muncul sebagai respons terhadap banyaknya manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut bagi perekonomian Indonesia. Riyatno memberikan contoh bahwa proses *downstreaming* nikel menjadi nikel sulfat mampu memberikan nilai tambah hingga 11,4 kali lipat. Nilai tambah bahkan meningkat menjadi 19,4 kali lipat ketika dijual sebagai prekursor, dan meloncat hingga 67,7 kali lipat bila digunakan dalam sel baterai kendaraan listrik (*electric vehicle*). Lebih lanjut, Riyatno menjelaskan bahwa untuk menjaga keberlanjutan ekosistem *downstreaming*, Kementerian Investasi telah melaksanakan berbagai strategi. Di antaranya adalah penerbitan regulasi yang mendukung, memberikan insentif pajak, serta mendorong kebijakan di sektor keuangan. Strategi-strategi tersebut juga mencakup regulasi yang melarang ekspor bahan baku untuk nikel, bauksit, tembaga, dan timah. "Salah satu insentif pajak yang dikelola oleh Kementerian Investasi adalah *tax holiday* dan *tax allowance*. Selain itu, ada juga dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengeluarkan kebijakan di sektor perbankan untuk mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai," ungkapnya. Dari informasi tersebut, terlihat jelas pentingnya *downstreaming* dalam mendukung serta memperkuat perekonomian negara ini, yang diharapkan dapat terus berlanjut di masa pemerintahan yang akan datang. ANTARA