JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbarui data realisasi anggaran Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting dalam aplikasi *Morena*. Hal ini dimaksudkan agar data tersebut dapat selaras dengan informasi yang ada pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Asmy Elviana, Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda Ditbalnak BKKBN, mengungkapkan pentingnya keselarasan antara data di *Morena* dan LKPP dalam sebuah diskusi daring yang berlangsung di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa perbedaan data tersebut menjadi perhatian serius dan harus diperbaiki agar capaian yang tercatat di kedua aplikasi dapat sinkron. Menurut data terakhir yang tersedia dalam Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (*Morena*) DAK BKKBN per 24 September 2024, serapan anggaran untuk pengadaan BKB Kit Stunting di tingkat nasional baru mencapai 19,87 persen. Angka ini menunjukan bahwa masih banyak wilayah yang belum mengambil langkah untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa daerah yang masih tertinggal dalam realisasi anggaran BKB Kit Stunting antara lain Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Sementara itu, data dari e-katalog Redash LKPP menunjukkan bahwa realisasi anggaran BKB Kit Stunting telah mencapai 65 persen, dengan total nilai yang terserap sebesar Rp94,04 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp144,07 miliar. Volume realisasi BKB Kit Stunting, berdasarkan informasi dari e-katalog yang sama, sudah mencapai 83 persen dengan total paket sebanyak 10.018 dari target 12.000 paket. Dalam kesempatan yang sama, Siti Fathonah, Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, menyatakan bahwa pengadaan BKB Kit Stunting seharusnya dapat mencapai 100 persen pada semester pertama tahun 2024, mengingat pengadaan tersebut telah dicantumkan dalam katalog sektoral. Siti juga menyoroti bahwa masih terdapat beberapa provinsi yang belum melaksanakan pembelian BKB Kit Stunting, yang berimplikasi pada pencapaian serapan nasional yang rendah. Namun, BKB Kit Stunting itu sendiri terdiri dari alat permainan edukatif serta media yang berisi materi untuk digunakan oleh para kader di lapangan dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga yang memiliki anak balita. Diharapkan, penyediaan BKB Kit Stunting ini dapat berkontribusi dalam upaya mencegah serta mengurangi angka kejadian stunting. Sebagai bagian dari strategi untuk menanggulangi stunting, pemerintah pun melaksanakan audit kasus stunting (AKS), yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi risiko serta penyebab risiko secara rutin berdasarkan surveilans dan sumber data lainnya. BKKBN melaporkan bahwa realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) terkait audit kasus stunting per 24 September 2024 baru mencapai 29,2 persen. Angka serapan ini tergolong kecil, dengan nominal sebesar Rp12,12 miliar dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp41,47 miliar. ANTARA