JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jayapura berupaya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Raya. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah tersebut. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hernawan Priyastomo, menjelaskan pentingnya koordinasi ini untuk memahami berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa pada hari Senin lalu, tepatnya tanggal 23 September, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemkab Mamberamo Raya, agar pelaksanaan program JKN dapat berlangsung dengan baik. Hernawan menambahkan, kegiatan koordinasi tersebut bukan hanya sekadar pertemuan, tetapi juga sebagai wadah untuk melakukan evaluasi serta berdiskusi mengenai capaian pelaksanaan program JKN, khususnya di Kabupaten Mamberamo Raya. Melalui forum seperti ini, diharapkan segala tantangan yang ada dapat diatasi secara bersama-sama, dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan pemangku kepentingan lainnya dapat terus ditingkatkan. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Sergius Doromi, mengharapkan agar kegiatan ini dapat dijadikan sebagai proses berkelanjutan yang esensial dalam meningkatkan pencapaian program JKN di wilayah tersebut. Ia menegaskan perlunya memperluas peluang kolaborasi yang lebih erat antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Sergius juga mengungkapkan beberapa tantangan yang tengah dihadapi dalam penyelenggaraan program JKN di daerahnya. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah minimnya ketersediaan operator untuk Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (*SIKS-NG*). Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penginputan dan pengajuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya telah melakukan rekrutmen operator, yang kini sedang berjalan, dengan harapan bahwa operator tersebut dapat segera tersedia melalui alokasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, juga disepakati bahwa jumlah peserta JKN yang diajukan tetap pada usulan awal, yakni sebanyak 12.000 peserta, dengan total anggaran yang diperlukan mencapai Rp5,443 miliar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi program JKN dapat berjalan lebih lancar dan optimal di Kabupaten Mamberamo Raya. ANTARA