MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Pemerintah Provinsi Papua Barat mengumumkan bahwa proyeksi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp5,375 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp300 miliar jika dibandingkan dengan APBD induk. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat, Yacob Fonataba, saat membacakan nota keuangan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat yang berlangsung di Manokwari. Dalam kesempatan itu, Yacob menjelaskan bahwa peningkatan alokasi belanja bertujuan untuk mendanai berbagai program yang tidak teranggarkan dalam APBD induk. Beberapa di antaranya termasuk pembangunan rumah sakit, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, bantuan sosial, serta program-program lainnya. Rancangan struktur belanja APBD perubahan yang telah disiapkan bersama DPR Papua Barat mencakup belanja operasional sebesar Rp2,70 triliun, belanja modal senilai Rp789,28 miliar, belanja tak terduga yang mencapai Rp49,87 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp1,83 triliun. "Secara keseluruhan, belanja APBD perubahan menunjukkan kenaikan dari APBD induk, yang sebelumnya berjumlah Rp5,075 triliun," ungkap Yacob. Ia memaparkan lebih rinci komponen belanja operasional, yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp828,40 miliar, belanja barang dan jasa yang mencapai Rp1,10 triliun, belanja hibah senilai Rp767,18 miliar, serta belanja bantuan sosial yang sebesar Rp3,47 miliar. Adapun belanja modal terdiri dari belanja untuk akuisisi tanah sebesar Rp2,51 miliar, belanja peralatan dan mesin seharga Rp58,46 miliar, belanja untuk gedung dan bangunan mencapai Rp168,72 miliar, serta belanja infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi yang totalnya mencapai Rp549,59 miliar. Di sisi lain, belanja transfer mencakup belanja bagi hasil sebesar Rp290,32 miliar dan belanja bantuan keuangan yang mencapai Rp1,54 triliun. Selain belanja, ia juga menyampaikan bahwa proyeksi pendapatan dalam APBD perubahan 2024 akan mencapai lebih dari Rp5 triliun, yang merupakan peningkatan signifikan dari APBD induk yang tercatat sebesar Rp4,56 triliun. Komponen pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp532,31 miliar, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebanyak Rp4,46 triliun, serta pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp1,67 miliar. Yacob juga merinci bahwa proyeksi PAD Papua Barat bersumber dari beberapa elemen, yaitu pajak sebesar Rp394,31 miliar, retribusi Rp5,65 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai Rp31,45 miliar, serta PAD lainnya yang sah sebesar Rp100,89 miliar. Untuk pendapatan transfer, sumbernya meliputi dana bagi hasil (DBH) senilai Rp2,94 triliun, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp577,39 miliar, dana alokasi khusus (DAK) untuk proyek fisik Rp92,92 miliar, serta DAK non fisik Rp5,72 miliar, dan dana otonomi khusus sebesar Rp334,67 miliar. "Pendapatan transfer juga mencakup dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur terkait pelaksanaan otonomi khusus yang mencapai Rp509,21 miliar," kata Yacob. Selain itu, ia menjelaskan bahwa terdapat lima prioritas pembangunan yang akan diusung pada tahun 2024, antara lain peningkatan kualitas hidup dan pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan otonomi khusus guna menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Prioritas lainnya meliputi pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, upaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah. "Perubahan dalam APBD merupakan langkah untuk menyesuaikan rencana kegiatan dan keuangan pemerintah daerah," jelasnya. ANTARA